Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih meyakini naturalisasi sungai sebagai langkah untuk menangani banjir yang melanda ibu kota.
Pernyataan Anies tersebut dinilai pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, sebagai cara berpikir yang keliru.
Menurut Firdaus, saat ini yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta adalah menormalisasi sungai bukan menaturalisasinya.
Mulanya, dalam wawancara dengan Kompas TV pada Rabu (1/1/2020) malam, Firdaus menjelaskan banjir yang menimpa Jakarta awal tahun 2020 berbeda dari 2007.
Pada 2007 silam, banjir yang menggenangi Jakarta disebabkan hujan deras di hulu Sungai Ciliwung, ditambah hujan lokal ditambah air laut di utara Jakarta pasang.
Sementara pada 2020, banjir di Jakarta karena cuaca ekstrem di mana intensitas hujan tinggi di hulu ditambah hujan deras di tingkat lokal.
"Pasca banjir 2007 kita kemudian sudah melakukan pembenahan dan mengantisipasi kejadian serupa yang lebih ekstrem lagi di depan," ungkap Firdaus Ali.
Pembenahan tersebut dilakukan Pemerintah Pusat dengan membangun bendungan kering atau draine dam, yakni di Ciawi dan Sukamahi.
Namun prosesnya panjang di antaranya pembebasan lahan tidak mudah ditambah faktor sosial lainnya.
Akhirnya, tandatangan kontrak pelaksanaan proyek pembangunan draine dam baru terealisasi pada 2016.