Baca tanpa iklan
Kondisi itu nampak berbeda dengan wilayah yang belum dinormalisasi.
"Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkap Basuki.
Kementerian PUPR bersama pihak terkait juga akan mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat normalisasi.
Hal tersebut dilakukan untuk menekan rendaman di titik-titik banjir.
"Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodotan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena dari total 1,2 km, 600 meter di antaranya sudah kita kerjakan," ujarnya.
Lebih lanjut, Basuki menyampaikan untuk merealisasikan hal itu, dukungan masyarakat lewat izin pembebasan lahan amat sangat dibutuhkan.
Sebab, tujuan normalisasi menyangkut kepentingan bersama.
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat,"
"Alhamdulillah menurut beliau (Anies Baswedan) masyarakat sudah diskusi dan Insya Allah masyarakat bisa menerima itu,"
"Mudah-mudahan bisa kita tangani," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Basuki mengungkapkan bahwa satu diantaranya sumber masalah penyebab banjir di Jabodetabek adalah karena pembangunan dua bendungan kering yang masih tertunda.
Dua bendungan itu adalah Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.
Menurut Basuki, lambatnya penyelasaian kedua bendungan itu terjadi karena sulitnya mendapatkan izin pembebasan lahan dari masyarakat setempat.
"Kemudian, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembebasan lahannya sudah 90 persen lebih hampir 95 persen, kami targetkan tahun 2020 ini akan selesai," kata Basuki.