Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, memanaskan hubungan di antara kedua negara.
Pengamat menyebut, apa yang dilakukan China satu di antara tujuannya menguji bagaimana respons para pejabat baru di Indonesia.
Terutama, para pejabat strategis di kementerian.
Pejabat baru di Indonesia antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Hal itu diungkapkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana.
"China mau ngetes, sejauh mana ketegasan dan kekompakan menteri-menteri baru Jokowi dalam mengelola masalah di Laut China Selatan."
"Kalau soal sengketa dengan China, itu terdekat terjadi di tahun 2016," kata Hikmahanto, Minggu (5/1/2020) dilansir Kompas.com.
Reaksi pejabat Indonesia disebut Hikmahanto sengaja dipancing China.
Baca Juga: Tanggapan Para Menteri Jokowi Soal Perairan Natuna Dimasuki Kapal China, Prabowo hingga Mahfud MD
Hal ini menjadi penting untuk China dalam pengambilan kebijakan geopolitik dan ekonomi.
"Yang terbaru tahun 2016, kapal China masuk Natuna, Presiden Jokowi sampai langsung datang ke Natuna dan menggelar rapat di sana. Nah, China mau lihat bagaimana respons pejabat sekarang," ujar Hikmahanto.
Hikmahanto menyebutkan, selama sembilan garis putus-putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim, maka China akan selalu memepetahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara.
"Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China bisa jadi ditujukan untuk menguji muka baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet," ungkap Hikmahanto.
Hikmahanto menyebut apa yang dilakukan China pernah dilakukan saat Jokowi belum terlalu lama menjabat presiden.
"Hal yang sama pernah dilakukan oleh China saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat. Ketika itu Presiden tegas tidak mengakui sembilan garis putus, bahkan menggelar rapat di KRI di perairan Natuna Utara," imbuhnya.
Sikap Jokowi
Sementara itu, Presiden Jokowi telah menunjukkan sikap tegasnya.
Jokowi menyebut tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan Indonesia.
"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020) dikutip dari Kompas.com.
Jokowi pun langsung terbang menuju perairan Natuna, Rabu (8/1/2020).
Melalui rilis resmi Sekretariat Negara, Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna pada pukul 07.35 WIB.
Statemen Tegas
Kegiatan Presiden Jokowi di antaranya mengunjungi nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan Natuna milik Indonesia.
"Hari ini saya datang ke sini (Natuna) ingin memastikan dan ingin memberitahukan kepada bapak, ibu dan saudara-saudara semuanya, Natuna adalah teritorial kita," ujar Jokowi dilansir dari YouTube metrotvnews, Rabu (8/1/2020).
Jokowi juga menegaskan kembali tidak adanya tawar-menawar akan kedaulatan Indonesia.
"Sekali lagi, kedaulatan itu tidak bisa dan tidak ada yang namanya tawar-menawar," tegas Jokowi.
Jokowi juga memberikan tanggapan soal masuknya kapal-kapal China ke wilayah perairan Natuna.
Jokowi mengungkapkan telah berkomunikasi dengan panglima TNI terkait posisi kapal-kapal asing tersebut.
Panglima TNI menyebut kapal-kapal China tidak ada yang memasuki teritorial Indonesia.
Jokowi menyebut kapal-kapal China tersebut masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Tadi sudah saya tanyakan ke Panglima. Tidak ada yang masuk ke teritori kita. Tidak ada. Yang ada masuk ke Zona Ekonomi Ekslklusif. Itu semua kapal bisa lewat," tambahnya.
Jokowi meminta agar seluruh pihak membedakan antara wilayah teritorial dengan ZEE Indonesia.
"Tolong ini dibedakan, kalau dicampur aduk nanti kita bingung," imbuhnya.
Namun jika kapal asing kedapatan melakukan pencurian ikan, maka akan diusir atau ditangkap.
"Tapi hati-hati kalau dia (kapal asing) mencuri ikan, itu baru boleh diusir atau ditangkap," jelas Jokowi.
Sementara itu, selain bertemu nelayan dan meninjau jajar kapal, Jokowi diagendakan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna.
(Tribunnews.com/Wahyu GP/Isnaya HR) (Kompas.com/Muhammad Idris/Ihsanuddin)