Baca tanpa iklan
Sementar itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan akan meningkatkan pengamanan dan patroli di perairan Natuna.
Patroli akan dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, dan Polisi Air.
"Rutin saja, patroli Bakamla juga lalu di-backing oleh Angkatan Laut, Polisi Air yang sudah rutin."
"Cuma sekarang perkuatannya ditingkatkan," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Rabu (8/1/2020).
Menurut Mahfud MD, pemerintah akan tetap mempertahankan kedaulatan wilayah perairan Natuna sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu saja dulu informasinya, kan kita sudah tahu memang China begitu. Kita belum tahu di balik itu apa."
"Tetapi kita tetap akan mempertahankan hak berdaulat di wilayah dan itu ditegaskan kembali oleh Presiden di dalam rapat tanggal 6 kemarin sore itu."
"Sudah jelas tidak ada tawar-menawar urusan melindungi itu," ungkapnya.
Sebelumnya, Mahfud MD juga menegaskan tidak ada negoisasi terkait masalah laut Natuna.
Mahfud dengan tegas akan menolak negoisasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China mengenai permasalahan tersebut.
Menurutnya, adanya negosiasi antara kedua negara berarti ada konflik-konflik bilateral.
"Kan boleh tidak usah ngotot-ngototan, tetapi kita tetap pada prinsip tidak ada nego karena kalau ada nego berarti ada konflik-konflik bilateral," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Senin (6/1/2020).
Jokowi juga menegaskan tidak ada tawar-menawar antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China terkait masalah kapal asing yang masuk ke Laut Natuna.
"Yang berkaitan dengan Natuna. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita," tegasnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Selasa (7/1/2020).
(Tribunnews.com/Faisal Mohay)