Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menaggapi permasalahan kapal asing China yang masuk ke perairan Natuna.
Menurutnya pemerintah tidak boleh takut dan harus tegas mengenai permasalahan ini.
Hal itu dikarenakan perairan Natuna adalah wilayah Indonesia.
"Kita tidak boleh takut jaga wilayah sendiri," ujarnya dilansir melalui YouTube tvOneNews, Rabu (8/1/2020).
Ia menambahkan jika perairan Natuna adalah wilayah yang sangat strategis karena memiliki potensi ikan dan potensi migas.
Melihat hal tersebut, Gatot Nurmantyo berharap intensitas untuk patroli di perairan Natuna lebih ditingkatkan lagi.
"Jadi begitu ada yang mau masuk kita harus hadang duluan," ungkap pria kelahiran Tegal ini.
BACA JUGA : Fadli Zon Sebut 2 Hal Ini Patut Dilakukan Indonesia untuk Natuna: Harus Ada Kombinasi
Ketika ditanya skenario terburuk dari permasalahan ini, Gatot Nurmantyo mengatakan jika indonesia harus siap menghadapi perang.
"Jadi diplomasi itu soft, hardnya harus siap. Laut kita besar, luas dan banyak potensinya.
Dan yang bertugas utama Angkatan Laut didukung oleh Angkatan Udara," tegasnya.
Menurutnya dari permasalahan ini dapat diambil pelajaran jika Indonesia ingin berbalik mencontoh China.
"Sudah sepantasnya kita berbalik mencontoh bahwa nelayan-nelayan mereka ini pergi jauh dikawal.
Mengapa kita tidak melakukan. Nelayan kita tadinya hanya 100 meter dapat ikan sampai ZEE kita bisa dikawal oleh Angkatan Laut," imbuh pria 59 tahun itu.
Sementar itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan akan meningkatkan pengamanan dan patroli di perairan Natuna.
Patroli akan dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, dan Polisi Air.
"Rutin saja, patroli Bakamla juga lalu di-backing oleh Angkatan Laut, Polisi Air yang sudah rutin."
"Cuma sekarang perkuatannya ditingkatkan," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Rabu (8/1/2020).
Menurut Mahfud MD, pemerintah akan tetap mempertahankan kedaulatan wilayah perairan Natuna sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu saja dulu informasinya, kan kita sudah tahu memang China begitu. Kita belum tahu di balik itu apa."
"Tetapi kita tetap akan mempertahankan hak berdaulat di wilayah dan itu ditegaskan kembali oleh Presiden di dalam rapat tanggal 6 kemarin sore itu."
"Sudah jelas tidak ada tawar-menawar urusan melindungi itu," ungkapnya.
Sebelumnya, Mahfud MD juga menegaskan tidak ada negoisasi terkait masalah laut Natuna.
Mahfud dengan tegas akan menolak negoisasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China mengenai permasalahan tersebut.
Menurutnya, adanya negosiasi antara kedua negara berarti ada konflik-konflik bilateral.
"Kan boleh tidak usah ngotot-ngototan, tetapi kita tetap pada prinsip tidak ada nego karena kalau ada nego berarti ada konflik-konflik bilateral," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Senin (6/1/2020).
Jokowi juga menegaskan tidak ada tawar-menawar antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China terkait masalah kapal asing yang masuk ke Laut Natuna.
"Yang berkaitan dengan Natuna. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita," tegasnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Selasa (7/1/2020).
(Tribunnews.com/Faisal Mohay)