News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Laut Natuna Diklaim China

Usai Sambangi Natuna, Jokowi Klaim Tidak Ada Kapal Asing yang Masuki Teritori RI

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi di Kabupaten Kepulauan Natuna, Rabu (8/1/2020).

Misalnya ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Di sisi lain, Abdul juga mengatakan bahwa stok ikan tuna, cakalang, dan tongkol di perairan Vietnam atau China juga sudah menipis.

Oleh karena itu, nelayan-nelayan tersebut pergi mencari ikan ke Laut Natuna Utara yang potensi perikannnya masih besar.

"Kenapa mereka lari ke Natuna? Alasan utamanya adalah potensi ikan serupa di perairan mereka sudah mulai menipis sehingga mereka (Vietnam) memberdayagunakan 2.134 kapal yang dimiliki di atas 50 gross ton lari ke perairan kita," kata dia.

Di sisi lain ucap Abdul, China juga mengklaim Laut Natuna Utara merupakan zona tradional nelayannya mencari ikan.

Khusus untuk China ucapnya, tak hanya sumberdaya perikanan yang diincar. Abdul menilai China juga mengincar Laut Natuna Utara karena kaya akan sumberdaya minyak dan gas.

Ia mengatakan, kata kunci dari persoalan di Natuna yakni keberadaan.

Ia menilai pemerintah Indonesia harus selalu hadir di Laut Natuna Utara untuk menunjukan bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah tersebut.

Di sisi lain ia menilai, para nelayan Indonesia pun harus ramai-ramai mencari ikan di Natuna untuk menunjukan bahwa sumberdaya perikanan di wilayah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

Mahfud MD ke Natuna

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan berencana ke Natuna Kepulauan Riau pekan depan.

Ia mengatakan, hal itu adalah bagian dari cara pemerintah untuk menunjukan hak berdaulatnya atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ke China.

"Presiden hari ini ada di sana. Saya minggu depan ada di sana. Pokoknya kita lihatkan saja itu milik kita," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (8/1/2020).

Ia pun menegaskan kembali sikap pemerintah Indonesia yang tetap akan mempertahankan hak berdaulat di perairan tersebut.

Mahfud juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi tentang hak kepemilikan perairan tersebut secara hukum internasional dengan Pemerintah China.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini