Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudhistira menilai wajar jika pemerintah berusaha menjaga agar persoalan yang terjadi dengan Tiongkok (China) di Laut Natuna tidak meluas hingga menghambat investasi.
Hal itu karena selama ini, hubungan dan komunikasi selalu terjalin sangat baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok, maupun dengan para investor dari negeri tirai bambu itu.
"Indonesia memang punya kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan negeri tirai bambu," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Kamis (9/1/2020).
Menurut Bhima, posisi Tiongkok sangat penting bagi pertumbuhan iklim investasi di Indonesia karena negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping ini menempati urutan kedua terkait besaran investasi yang dikucurkan.
Baca: Ketemu dengan Dubes Tiongkok, Menko Luhut: Kakak Beradik kan Suka Gesekan
Hal ini berdasar pada data yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Ini bisa dimaklumi, sebab berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), China adalah negara dengan investasi terbesar kedua di Indonesia," kata Bhima.
Ia menyebut sepanjang Januari hingga September 2019, realisasi penanaman modal asing (PMA) dari Tiongkok mencapai angka USD 3,3 miliar.
Sebelumnya, Duta Besar Tiongkok untuk RI Xiao Qian pun memastikan bahwa hubungan antara negaranya dengan Indonesia, termasuk dalam bidang investasi tidak akan terganggu persoalan yang terjadi di Laut Natuna.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara 'China Business Forum-Enhancing The Power of Indonesia Capital Market' yang turut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Saya tidak berpikir (akan ada ketegangan yang berdampak pada ekonomi) seperti itu ya, nggak, nggak (akan terpengaruh)," ujar Qian, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020) sore.
Menurutnya, selama ini pemerintah Indonesia dan Tiongkok tidak pernah memiliki masalah yang besar.
Persoalan Natuna hanyalah gesekan kecil yang biasa terjadi karena perbedaan perspektif antara 'dua sahabat'.
Sehingga Qian optimis masalah ini tidak akan mengganggu kerja sama Business to Business (B2B) antara kedua negara.
Perbedaan pandangan dalam beberapa hal, ia anggap sangat wajar, namun Qian meyakini Indonesia dan Tiongkok akan mampu menyelesaikan masalah tersebut tanpa mempengaruhi investasi dan kerja sama lainnya dalam berbagai sektor.
"Kami memiliki hubungan yang sangat baik di banyak sektor, tapi teman baik terkadang kan punya perspektif yang berbeda ya, (tapi saya yakin) kami dapat menyelesaikan masalah ini," tegas Qian.
Lebih lanjut ia kembali menekankan bahwa permasalahan terkait wilayah Natuna yang diakui Indonesia dan Tiongkok sebagai bagian dari masing-masing negara, akan selesai melalui jalur diplomasi.
Karena selama ini baik Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komunikasi yang sangat baik.
"Kami selama ini memiliki komunikasi yang baik dan saya kira masalah kami ini bisa selesai secara baik ya," pungkas Qian.