Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menanggapi adanya desakan agar dirinya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, desakan tersebut muncul dari Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis.
Damai Hari Lubis, menilai Prabowo terlalu lembek dalam menyikapi masuknya kapal-kapal China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.
Mendengar adanya desakan tersebut, Prabowo meresponnya santai.
"Oh begitu?" respon Prabowo sambil tertawa saat seorang wartawan menyampaikan adanya desakan tersebut.
Prabowo kemudian menuturkan, dalam negara demokrasi, siapapun bebas berbicara.
"Boleh aja, silakan aja dibicarain," tutur Prabowo dalam wawancaranya yang diunggah di kanal Youtube Kompas TV, Jumat (10/1/2020).
"Kita negara demokrasi, orang boleh bicara apa saja," sambungnya.
Prabowo Subianto menilai, tidak masalah dianggap lembek dalam menyikapi persoalan di perairan Natura.
Namun, dirinya menegaskan akan tetap menjaga kedaulatan NKRI.
Sebelumnya, Prabowo dianggap tak tegas karena meminta semua pihak menyikapi masuknya kapal China di perairan Natuna dengan tenang.
Pernyataannya tersebut mengundang banyak kritikan.
Namun, Menhan tetap tak berubah sikap.
Dilansir dari Kompas.com, Prabowo justru meminta agar seluruh pihak tidak memperkeruh suasana.
Sebab, Prabowo menjelaskan bahwa yang dimasuki oleh kapal China merupakan ZEE Indonesia, bukan wilayah teritorial.
"Jadi kalau wilayah teritorial itu kedaulatan, itu 12 mil (dari lepas pantai)," tutur Prabowo, seperti yang diberitakan Kompas.com.
"Lebih dari itu adalah ZEE dan kapal mana pun boleh masuk-keluar," kata Prabowo.
Namun, Prabowo menegaskan tak boleh ada kapal yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia.
"Kapal manapun boleh masuk-keluar, tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral, itu harus kerjasama, harus izin kita," kata Prabowo.
Prabowo Bakal Bangun Pangkalan Militer Baru di Natuna
Prabowo Subianto menyebut pemerintah bakal membangun pangkalan militer baru di sejumlah wilayah, tak terkecuali Natuna.
Selain di Natuna, Kepulauan Riau, pangkalan militer juga akan dibangun di wilayah Indonesia Timur dan beberapa wilayah lainnya.
Namun, Prabowo tak merinci lokasi pasti pangkalan militer RI lainnya.
Prabowo hanya menyatakan pembangunan pangkalan militer terletak di wilayah strategis Indonesia.
"Ya saya bilang kami akan bangun pangkalan, tidak hanya di Natuna," tutur Prabowo, seperti yang diberitakan Kompas.com.
"(Pembangunan pangkalan militer) di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia," lanjutnya.
Saat ini Indonesia sudah memiliki pangkalan militer di Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Wacana untuk menambah pangkalan militer tersebut muncul setelah sejumlah kapal China menerobos ZEE Indonesia.
Kapal Patroli Tak akan Ditarik
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi menyebut kapal-kapal patroli yang beroperasi di Natuna belum ditarik, Kamis (9/1/2020).
Sisradi menyampaikan, kapal-kapal patroli tersebut tidak akan ditarik sampai situasi Laut Natuna normal kembali.
"Sampai sekarang kapal yang berpatroli masih belum ditarik, intensitas operasi masih tetap," ujar Sisriadi seperti yang diberitakan Kompas.com, Kamis (9/1/2020).
"Kita menunggu hasil analisis situasi di lapangan, nanti kalau yakin sudah normal kembali, kita turunkan sampai intensitas normal seperti operasi rutin biasa," sambungnya.
Lebih lanjut, Sisriadi menerangkan, kapal asing sebenarnya diperbolehkan melewati wilayah ZEE Indonesia.
Menurutnya hal itu diperbolehkan selama kapal asing tidak melakukan aktifitas ilegal dan tidak melanggar peraturan internasional.
Saat ini, sudah tidak ada lagi kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah Natuna.
Kendati demikian, TNI tetap rutin melakukan operasi siaga khususnya di utara Laut Natuna.
Dilansir Kompas.com, bersihnya perairan Natuna dari kapal nelayan dan coast guard China disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
"Sekarang untuk untuk Natuna, di area yang kemarin diributkan itu sudah tidak ada lagi coast guard China maupun nelayan China. Sudah keluar," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
(Tribunnews.com/Widyadewi Metta/Seno Tri Sulistiyono) (Kompas.com/Dani Prabowo/Allizha Puti Monarqi)