News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Harun Masiku Buron KPK

Update Harun Masiku Jadi Buronan KPK: Sudah Berada di Luar Negeri Dua Hari sebelum OTT

Penulis: Daryono
Editor: Ifa Nabila
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Foto politikus PDIP Harun Masiku semasa masih menjadi anggota Partai Demokrat. Harun kini menjadi buronan KPK.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap alasan mengapa PDIP mengajukan Harun Masiku melalui proses PAW. 

Padahal, berdasarkan perolehan suara, Harun hanya memperoleh 5.878 suara.

Sementara Rezky Aprilia yang hendak diganti oleh PDIP memperoleh suara 44.402. 

Hasto menyebut Harun sosok yang bersih.

"Dia (Harun Masiku) sosok yang bersih. Kemudian, di dalam upaya pembinaan hukum selama ini cukup baik ya track record-nya," kata Hasto, Kamis (9/1/2020) masih mengutip laman WartaKota

3. Berkaca dari Kasus Harun, PDIP Minta Sistem Pemilu Tertutup

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat di sela konsolidasi partai di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Sabtu (14/9/2019) (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya mendorong sistem pemilu legislatif dilakukan secara proporsional tertutup.

Artinya, para caleg yang masuk Senayan ditentukan oleh partai bukan berdasarkan suara terbanyak.

Hal itu sesuai dengan rekomendasi Rakernas pertama PDIP pada akhir pekan kemarin.

"Kita ingin dorong sistem politik itu kembali ke sistem proporsional tertutup," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/1/2020)

Adapun alasannya menurut Djarot untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Ditambah lagi untuk menekan biaya Pemilu.

"Pileg kemarin itu sangat luar biasa. Pertarungan bukan hanya antarcaleg di internal partai, tapi dengan partai lain kan luar biasa. Oleh karenanya bagaimana kita mendorong supaya pemilu berbasis kepada kekuatan partai. Karena peserta pemilu itu kan partai politik," katanya.

Mantan Wagub DKI itu mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup bukan menafikan peran rakyat.

Namun, memberikan keleluasaan bagi partai politik menentukan kadernya yang dinilai memiliki kapasitas menjadi anggota dewan.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini