Laporan Wartawan Tribunnews.com Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) lewat Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari mengatakan akan memperketat penjagaan di pantai Timur Sumatera.
Hal tersebut merupakan bentuk Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika untuk menghadapi serangan narkoba dari luar negeri.
"Yang paling banyak sekarang ini adalah daerah Pantai Timur Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatra Utara, Sampai ke Lampung terus ke atas ke arah Kalimantan, Riau, dan Kepulauan Riau," ujarnya, Senin (20/1/2020).
Baca: Kronologi 3 Oknum Polisi Polda Maluku yang Tertangkap Pesta Narkoba di Asrama Sabhara Polda
Arman berujar daerah-daerah yang disebutkan itu merupakan daerah yang sangat rawan yang menjadi prioritas BNN untuk dilakukan P4GN.
Dalam hal ini BNN menyebut daerah-daerah tersebut sebagai daerah merah atau rawan terjadinya penyelundupan narkotika.
Baca: Kabar Terbaru Kasus Narkoba Nunung, Ungkap Soal Kurir hingga Akui Beli Sabu 3 Kali Sebulan
"Ini adalah perbatasan-perbatasan yang sangat rawan. Ini yang menjadi prioritas kita. Betul tadi semua memang sekarang ini sementara yang kita anggap daerah merah atau rawan," ujar Arman.
Terkait pentingnya berkordinasi dengan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Deputi Pemberantasan BNN tersebut mengatakan perlunya mengintegrasikan sejumlah lembaga dalam P4GN.
Kendati sudah ada lembaga atau badan terkait yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum seperti BNN, Bea Cukai, Imigrasi, TNI maupun Kepolisian, akan tetapi masing-masing lembaga mempunyai prioritas yang berbeda-beda.
"Ini yang harus kita satukan, di samping prioritas masing-masing ini kita punya tugas bersama yaitu menjaga dan melindungi masyarakat kita terhadap peredaran gelap narkoba terutama yang datang dari luar negeri," ujarnya.
Baca: Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, Kapolsek Payung Dicopot dari Jabatan
Dalam Upaya P4GN, selain bekerjasama dengan Kemendagri dan BNPP, BNN juga akan bekerjasama dengan TNI AL, Bakamla, KKP dan Kepolisian.
"Kita juga akan bekerjasama dengan stakeholder yang lain, termasuk para nelayan kita," ujar Arman.