Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyatakan sikapnya terkait kasus kapal coast guard China yang memasuki wilayah perairan Natuna.
Fadli Zon menegaskan diplomasi harus tetap dijalankan seiring dengan persiapan fisik secara militer.
"Menurut saya tegas diplomasi harus jalan tapi eksistensi fisik kita secara militer di wilayah itu juga berjalan. Tidak bisa hanya diplomasi, tidak bisa hanya militer," ujar Fadli Zon, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Baca: Diundang KSAU, Perakit Pesawat Terbang Asal Pinrang Diajak Joyflight Hingga Injakkan Kaki di Istana
Fadli Zon mengatakan pemerintah memang harus berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya konfrontasi dengan China.
Namun, di sisi lain, ia menilai pemerintah harus mempersiapkan diri untuk perang.
Politikus Gerindra tersebut juga mengatakan pemerintah tak perlu bernegoisasi karena UNCLOS 1982 sudah memutuskan bahwa itu masuk dalam perairan Indonesia.
Baca: Ungkit Konflik Natuna, Rocky Gerung Sayangkan Pengusiran Kapal China: Pencuri Harusnya Ditangkap
"Tetapi kita harus prepare for the war untuk mempertahankan kedaulatan laut atau wilayah kita, jangan sampai kemudian kita dilecehkan. Jadi diplomasi juga penting, jalan hard atau offensive diplomasi juga sangat penting," kata dia.
"Itu jadi klaim sepihak Cina dan menurut saya itu adalah satu klaim primitif yang kita harus lawan. Tidak bisa tidak untuk itu," tambah Fadli Zon.
Prabowo bahas soal Natuna dengan DPR
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR, Senin (20/1/2020).
Prabowo tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sekira pukul 10.05 WIB.
Ia mengenakan kemeja berwarna biru muda dipadukan dengan jas dan celana yang sama-sama berwarna putih agak krem.
Saat ditanya pewarta terkait rapat hari ini, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas.
Baca: Prabowo Kunjungi 7 Negara Sejak jadi Menhan, Dikritik PKS dan Yunarto Wijaya, Dibela Gerindra
Satu diantaranya permasalahan Perairan Natuna yang sempat diklaim sepihak oleh pemerintah Cina.
"Materinya tentang, saya kira banyak beberapa masalah. Saya kira pasti dibicarakan mungkin Natuna, pembangunan kekuatan, beberapa masalah, tapi dengan menteri-menteri lain kan," kata Prabowo sebelum rapat.
Menurut agenda, rapat Komisi I DPR hari ini akan dihadiri oleh Menter Luar Negeri, Panglima TNI, dan Kepala Bakamla.