Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak hanya China yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna beberapa waktu lalu. Terdapat sejumlah negara lain yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Namun demikian, Prabowo enggan mengungkapkan nama-nama negara tersebut.
"Saya cukup sebut beberapa negara," ujar Prabowo.
Dia mengatakan semua pihak memiliki pemahaman yang sama yaitu kedaulatan adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Ini merujuk pada klaim sepihak China atas wilayah perairan di Natuna Utara, Kepulauan Riau.
"Ada suatu pemahaman bersama kedaulatan itu memang tidak bisa ditawar-menawar," kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan perlu upaya khusus untuk menjaga kedaulatan negara.
Upaya tersebut adalah memiliki pertahanan yang kuat. Untuk memperkuat pertahanan, maka diperlukan investasi.
Baca: Presiden PKS: Saya dan Pak Prabowo Tidak Ada Masalah, Itu Hanya Jubirnya Saja Begitu
Baca: Wakil Menteri Luar Negeri RI Tegaskan Tidak Ada Negosiasi Soal Laut Natuna
"Kedaulatan itu memerlukan upaya khusus. Kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi," ujar Prabowo.
Rapat kerja antara Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR berlangsung tertutup.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar turut mengikuti rapat ini.
Prabowo menuturkan dalam rapat tersebut pemerintah dan Komisi I DPR sepakat untuk memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Tujuannya adalah agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman negara lain.
"Untuk meningkatkan pertahanan tentu kita perlu modernisasi alutsista kita, memperbaiki yang kita punya. Supaya kita punya kemampuan menegakkan kedaulatan kita," kata Prabowo.
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menegaskan tidak akan ada negosiasi terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
Baca: Sohibul Iman Sebut Prabowo Subianto Jadi Tipis Telinga Jika Dikritik
Baca: Fadli Zon Jawab Kritik Politikus PKS Soal 7 Kali Kunjungan Kerja Prabowo Subianto ke Luar Negeri
Mahendra menjelaskan posisi Indonesia dalam hal ZEE sudah jelas, sesuai perjanjian hukum internasional.
"Posisi kita jelas dan diakui hukum internasional, UNCLOS 82, tidak ada keperluan untuk negosiasi ZEE Indonesia," ujar Mahendra.
Siap Perang
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menyatakan sikapnya terkait kasus kapal coast guard China yang memasuki wilayah perairan Natuna beberapa waktu lalu.
Fadli menegaskan diplomasi harus tetap dijalankan seiring dengan persiapan fisik secara militer.
"Menurut saya tegas diplomasi harus jalan, tapi eksistensi fisik kita secara militer di wilayah itu juga berjalan. Tidak bisa hanya diplomasi, tidak bisa hanya militer," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Fadli mengatakan pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin tidak berkonfrontasi dengan China. Namun di sisi lain, ia menilai pemerintah harus mempersiapkan diri untuk perang.
Politikus Gerindra tersebut juga mengatakan pemerintah tak perlu bernegoisasi karena UNCLOS 1982 sudah memutuskan kawasan yang dimasuki China masuk perairan Indonesia.
"Tetapi kita harus prepare for the war untuk mempertahankan kedaulatan laut atau wilayah kita, jangan sampai kemudian kita dilecehkan. Jadi diplomasi juga penting, jalan hard atau offensive diplomacy juga sangat penting," kata dia.
"Itu jadi klaim sepihak China dan menurut saya itu adalah satu klaim primitif yang harus kita lawan. Tidak bisa tidak untuk itu," imbuh Fadli. (Tribun Network/mam/ras/dit)