Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin akan memasuki 100 hari pada 30 Januari 2020 mendatang.
Terhitung sejak Kabinet Jokowi-Maruf dilantik pada 23 Oktober 2019.
Banyak rekam jejak kerja pemerintah dalam Kabinet Indonesia Maju yang menjadi perhatian publik.
Bahkan, seringkali viral dan menjadi perdebatan.
Di antaranya yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Maruf yang cukup menyita perhatian publik adalah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Edhy Prabowo.
Dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber, Rabu (22/1/2020), berikut gebrakan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam tiga bulan ini:
Pengangkatan 22 Pejabat Baru
Melansir Kompas.com, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengangkat 22 orang pejabat dalam kementeriannya.
Edhy mengangkat 22 pejabat yang terdiri dari 13 orang penasihat menteri dan 9 orang komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik kelautan dan perikanan.
Pejabat itu di antaranya Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.
Pengamat Komunikasi Politik Effendi Ghazali, serta mantan Menteri KKP Rokhmin Dahuri.
Edhy menyebut dilakukan pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan supaya arah KKP dalam membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah.
Hal itu disampaikan Edhy saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di The Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2020).
"Saya harap ke depan (penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan menjadi backbone kita untuk memberikan nasihat."
"Masukan agar langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah," jelas Edhy seperti dikutip dari siaran pers Kementerian KKP, Senin (20/1/2020).
Edhy mengharapkan komisi pemangku kepentingan dapat menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan KKP dengan stakeholder kelautan dan perikanan yang ada.
Lebih lanjut, Edhy juga berharap nantinya kebijakan yang dibuat KKP bukan kebijakan balas dendam.
"Justru kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, akademis dan budaya Nusantara," ungkap Edhy.
Buka Ekspor Benih Lobster
Edhy Prabowo menilai yang menghambat dunia usaha akan dikaji ulang sejumlah peraturan.
Kepastian di dunia usaha perlu dibutuhkan para pengusaha dan nelayan.
Namun, sejumlah gebrakan politisi Partai Gerindra ini justru menuai kontroversi.
Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia terbit di era Susi Pudjiastuti.
Susi Pudjiastuti adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019
Larangan ekspor benih lobster juga sudah masuk daftar Edhy untuk direvisi, dikutip Kompas.com.
Menurut Edhy, larangan lobster banyak merugikan nelayan.
Mantan anggota Komisi IV DPR ini mengaku punya cukup alasan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tersebut.
Edhy mengatakan sangatlah tinggi angka penyeludupan benih lobster.
Lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan daripada jadi selundupan yang tak menguntungkan negara.
Edhy menyebut akan meningkatkan nilai tambah masyarakat yang hidupnya bergantung pada penjualan benih lobster dengan membuka keran ekspor benih lobster dengan terstruktur.
Menurutnya, permintaan benih losbter dari Vietnam sangatlah tinggi.
Bangun Komunikasi
Edhy selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan membuat suatu gebrakan dibandingkan penjabatnya sebelumnya.
Yakni membuka komunikasi dengan seluruh stakeholder, nelayan, dan juga para mantan menteri.
Menurut Edhy, dengan adanya keterbukaan komunikasi maka dipastikan ada solusi yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan.
"Kalau Anda tanya, apa gebrakan saya sekarang, gebrakan saya sekarang membangun komunikasi, itu gebrakan saya. Yang lain mengikuti," ujar Edhy ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (12/12/2019), dikutip Kompas.com.
Edhy dengan tegas memastikan program apapun yang dicanangkan tidak akan pernah berhasil tanpa adanya komunikasi.
"Tidak ada gunanya gebrakan luar biasa kalau tidak ada komunikasi. Percayalah, tidak akan pernah jalan," ucapnya.
Membuka komunikasi ini telah Edhy lakukan sejak diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Oktober 2019 lalu.
"Saya sudah lakukan itu dari awal," tandasnya.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani) (Kompas.com/Fika Nurul Ulya/Muhammad Idris/Ade Miranti Karunia)