Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh segelintir masyarakat untuk menentang rencana diterapkannya Undang-undang (UU) Omnibus Law, mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Ia melihat aksi tersebut sebagai bentuk 'salah persepsi', karena menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti 'apa itu Omnibus Law?'
Baca: Mahfud MD Ceritakan Sejarah Awal Munculnya Omnibus Law: Seperti Bus Besar
"Saya katakan, dari demo-demo itu terjadi salah persepsi, salah paham," ujar Mahfud MD saat ditemui di sela acara si Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).
Terkait Omnibus Law ini, Mahfud kemudian mencoba 'meluruskan' persepsi sebagian masyarakat yang menilai bahwa UU ini dibuat hanya untuk memuluskan jalan pemerintah dalam memperoleh modal dari pihak asing, khususnya investasi dari Tiongkok (Cina).
Ia juga sekaligus membantah anggapan bahwa UU ini hadir untuk menyusahkan masyarakat.
"Nggak ada itu, ini berlaku bagi modal asing maupun dalam negeri, perizinan itu kan 'selalu isunya itu (dibuat) salah', penyebar hoaks. Seakan pemerintah itu (membentuk UU ini) untuk mempermudah Cina Masuk, nggak ada urusannya," tegas Mahfud MD.
Baca: Belum Terima Dari Pemerintah, DPR Sebut Draft Omnimbus Law yang Beredar Belum Resmi
Mahfud MD menegaskan selama ini masyarakat salah paham dan sudah seharusnya mulai belajar mengenai tujuan dibentuknya Omnibus Law ini.
"Mau modal lokal apa masuk, itu di UU itu salah paham dan sering disalahartikan (masyarakat)," kata Mahfud MD.