Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Politikus Demokrat, Roy Suryo memertanyakan rekaman CCTV yang berada di Bandara Soekarno Hatta memuat rekaman sosok Harun Masiku.
Harun Masiku merupakan politisi PDI Perjuangan yang terseret kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR bersama Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Tidak salah kalau kami beranggapan Harun Masiku disembunyikan," ungkap Roy Suryo.
Hal tersebut disampaikan Roy Suryo dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Selasa (28/1/2020).
Roy Suryo mengatakan anggapan tersebut bisa menjadi kesimpulan setelah beberapa analisis yang sudah ada.
"Kita kan tahu institusi KPK, kasihan nama besar KPK, KPK itu kan sudah dipercaya oleh masyarakat, rating di masyarakat dia tertinggi dipercaya," tutur Roy Suryo.
Menurut Roy Suryo setelah adanya kejadian ini, mengakibatkan KPK men-down grade institusinya sendiri.
"Kita tahu biasanya KPK kalau nyari orang cepet banget, gampang," ujarnya.
Akan tetapi sekarang apa yang dilakukan KPK adalah di luar kebiasaannya.
"Kalau saya bicara dari sisi teknis itu juga aneh juga, masa sih institusi negara kalah dengan media," kata Roy Suryo.
Lantas Roy Suryo membandingkan kasus Harun Masiku dengan perampokan yang terjadi di warung tegal (warteg).
"Kalau saya lihat, masa sih sebuah Bandara Internasional mewakili institusi negara kalah dengan warteg."
"CCTV warteg itu, kan ada kejadian rampok di warteg, perampoknya empat orang itu dengan cepat, sekarang empat-empat pelakunya sudah tertangkap," jelasnya.
Kemudian, soal adanya keterlambatan data dari Dirjen Imigrasi, Roy Suryo menegaskan, dirinya tidak bisa menerima alasan itu.
"Ini saya harus marah, tidak boleh teknologi itu disalahgunakan untuk kebohongan kaya begini."
"Saya bilang ini kebohongan, bohong!" tegasnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Rony Sompie menyampaikan dalam proses data perlintasan Bandara Soekarno Hatta adanya keterlambatan informasi yang diberikan pihak imigrasi terkait kedatangan Harun Masiku ke Indonesia.
Hal itu disebabkan oleh adanya delay time atau jeda waktu pemrosesan data.
Menurutnya, kondisi inilah yang membuat pihak imigrasi tidak mengetahui jika Harun Masiku sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.
Sementara pihak imigrasi baru memberikan keterangan pada 22 Januari 2020 yang artinya ada jeda 15 hari.
Yasonna Laoly Copot Jabatan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie
Diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly telah mencopot Ronny Sompie dari jabatan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi.
Saat ditemui di Istana Negara usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Yasonna menyampaikan bahwa Ronny Sompie sudah tidak menjabat sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Selasa (28/1/2020).
Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube MetroTVNews.
Yasonna menyebut pemberhentian Ronny Sompie dilakukan agar tidak ada konflik kepentingan terkait investigasi tim independen yang tengah membantu KPK mengusut kasus Harun Masiku.
"Ada yang janggal, makanya saya bilang ini harus bentuk tim."
"Kalau tim saya, nanti nggak percaya," terang Yasonna.
Yasonna mengatakan Ronny dicopot dari jabatannya terkait pembentukan tim independen untuk penangkapan Harun Masiku.
"Maka saya katakan, tim independen akan diisi oleh Tim Siber Bareskrim Polri, Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Ombudsman," jelas Yasonna.
Tim independen dibentuk untuk menepis tuduhan kepada dirinya yang dianggap memberikan informasi tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku.
Lebih lanjut Yasonna menegaskan supaya pembentukan tim itu benar independen.
Ia juga menyatakan tak akan ikut campur dalam tim independen kasus dugaan suap Harun Masiku.
"Maka Dirjen Imigrasi difungsionalkan dan Direktur Sistem Informasi Keimigrasian juga karena sangat menentukan," ungkap Yasonna.
"Mengapa itu sistem tidak berjalan dengan baik, dia bertanggung jawab soal itu," lanjutnya.
Sebagai penggantinya, Yasonna menunjuk Irjen Kementerian Hukum dan HAM yaitu Johny Ginting sebagai Pelaksana Tugas Harian Dirjen Imigrasi Kemenkumham.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)