“Jangan dilihat dari sisi feasible atau tidaknya dari sisi ekonomis jangka pendek, jika menggunakan jalan umum, maka biaya perawatan akan lebih mahal. Truk pengangkut CPO misalnya, akan merusak jalan sebagaimana yang terjadi sekarang," ujarnya.
Karena itu, sangat penting membangun jalur-jalur distribusi yang terintegrasi dengan kawasan industry dan pelabuhan, sehingga membuat perkembangan perekonomian kawasan dan daerah akan menjadi semakin berkembang dan punya dampak positif.
"Walau ini bukan dampak langsung dari pemindahan ibu kota baru,” katanya.
Dia meminta Bappenas agar memikirkan secara makro dampak langsung dan tidak langsung bagi pemindahan ibu kota baru ke Kaltim agar Kalbar, Kalteng, dan Kalsel mendapat manfaat.
"Perlu desain pembangunan infrastruktur untuk daerah penyangga, baik dari sisi pemekaran, jalur KA produksi, terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan Industri, agar pemerataan pembangunan dapat terwujud sebagai efek dari pemindahan Ibu Kota baru Negara,” bebernya.
Rusnawir Hamid juga mengingatkan, perlu penyegaran terkait tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Bappenas sebagai perencana dari pembangunan nasional agar benar-benar merencanakan pembangunan di daerah-daerah sekitar Ibu Kota Negara yang baru, khususnya di Kalbar dan daerah lainnya di Kalimantan.
"Tujuannya agar perencanaan pembangunan dapat juga melibatkan investor lokal demi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kalbar dan sekitarnya,” tegasnya.