Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Pusat diminta peka dalam merealisasikan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Selain menyiapkan anggaran dan konsep tata ruang untuk calon ibu kota negara yang baru, Pemerintah Pusat juga diminta mengembangkan daerah-daerah penyangga sekitar calon lokasi ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
Pengamat perencanaan pembangunan daerah dari Pontianak, Rusnawir Hamid mengatakan, tiga propinsi penyangga, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat seharusnya bisa mendapat manfaat lebih dari efek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Dia menilai Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian lebih karena yang letaknya paling jauh dari dua provinsi di Kalimantan lainnya.
"Diperlukan konsep dan strategi khusus bagi pengembangan kawasan penyangga tersebut. Untuk Kalimantan Barat, upaya pemekaran propinsi baru harus segera direalisasikan, khususnya
pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Ini sudah jadi kebutuhan yang mendesak bagi warga Kalbar," ujarnya.
Baca: Bappenas Bahas Payung Hukum BI dan OJK Tetap di Jakarta Jika Ibukota Negara Pindah
Demikian juga dengan jalur kereta api khusus untuk distribusi hasil produksi, kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan jalur kereta api dan pembangunan kawasan industri.
Baca: Berkonsep Modern, Bappenas: Ibu Kota Baru Jangan Lupakan Kearifan Lokal
Terkait kebutuhan pemekaran wilayah propinsi baru Kapuas Raya, Rusnawir menyatakan, harus segera direalisasikan.
Hal ini mengingat luas wilayah Kalimantan Barat mencapai sekitar 147 ribu km2, bandingkan dengan luas pulau Jawa yang sekitar 128 ribu km2, tetapi ditempati oleh empat provinsi dan dua daerah khusus/ istimewa.
"Tidak mungkin pengembangan daerah seluas itu hanya dibebankan kepada seorang gubernur saja. Pemerintah pusat mestinya harus peka terhadap pengembangan daerah-daerah penyangga calon ibu kota baru," kata dia.
"Soal pemekaran ini bukan lagi keinginan, tapi sudah jadi kebutuhan di Kalimantan Barat," imbuhnya.
Dia menambahkan, kebijakan perencanaan dan pembangunan oleh Pemerintah Pusat yang lebih luas haruslah berbasis kepulauan dan harus segera disusun.
"Agar ada sinergi pembangunan antar daerah dan seluruh daerah dalam konstelasi pulau tadi. Sehingga misalnya pesatnya pembangunan antara Kalbar dan Kaltim, tidak terlalu jomplang,” lanjut Rusnawir.
Rusnawir juga mengusulkan pembangunan jalur kereta api khusus produksi yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan yang saat ini ada dan nanti dibangun, termasuk dengan kawasan industrinya.
Jika dilihat dari karakteristik potensinya yang begitu besar, maka pihak investor swasta akan berminat.