Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia telah memilih Natuna, Kepualauan Riau sebagai lokasi karantina 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan.
Pemilihan Natuna sebagai tempat karantina WNI justru menimbulkan polemik baru.
Warga Natuna menolak keras karantina dilakukan di wilayah mereka.
Hal tersebut lantaran, mereka ketakutan soal kemungkinan terpapar virus corona.
Selain itu, mereka menilai pemilihan Natuna sebagai tempat karantina terlalu mendadak.
Pasalnya, warga Natuna mengaku tidak memperoleh informasi atau sosialisasi dari pemerintah soal karantina tersebut.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui ada keterlambatan informasi.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD disela-sela rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan juga pejabat daerah.
Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti.
Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
"Terjadi keterlambatan informasi karena perkembangan berlangsung begitu cepat."
"Sehingga pemerintah begitu mendapatkan green light untuk memulangkan saudara-suadara kita WNI dari Wuhan itu langsung bekerja cepat."
"Dan memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tepat," kata Mahfud MD seperti dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews, Selasa (4/2/2020).
Menurut Mahfud MD, Natuna dipilih menjadi tempat karantina lantaran paling aman dan dekat dengan instalasi militer.
"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan itu supaya dimaklumi," ungkap Mahfud MD.
Diketahui, perkembangan persebaran virus corona terjadi secara cepat.
Hal tersebut yang membuat Pemerintah Indonesia bergerak cepat melakukan tindakan evakuasi WNI.
"Hari ini kita sudah bertemu, menampung aspirasi teman-teman dari Natuna yang diwakili oleh Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Ketua DPRD," kata Mahfud MD.
Dalam kesenpatan tersebut, Mahfud MD menegaskan, pemerintah menjamin evakuasi WNI DARI Wuhan ke Natuna.
Pemerintah berupaya agar wabah virus corona tidak akan membahayakan warga Natuna.
"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan WNI itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," terangnya.
Bahkan, Mahfud MD menyebut Menkes Terawan siap menjamin badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain.
"Dan bahkan disamping menjamin secara resmi."
"Bapak Menteri Kesehatan tadi mengatakan menjaminkan badannya bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain."
"Misalnya dalam menghadapi risiko itu, jadi lebih tinggi dari sekedar menjamin," terang Mahfud MD.
Warga Tolak Karantina WNI di Natuna
Proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China telah berhasil dilakukan, Minggu (2/2/2020).
Pemerintah Indonesia telah memilih Natuna, Kepualauan Riau sebagai lokasi karantina WNI.
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, Natuna dipilih karena memiliki rumah sakit sebagai tempat observasi, yang jaraknya jauh dari pemukiman penduduk.
Terkait hal itu, Tokoh Masyarakat Natuna Rodhial Huda menyebut pernyataan pemerintah yang mengatakan lokasi karantina jauh dengan pemukiman warga tidak benar.
Hal tersebut diungkapkan Rodhial dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Minggu (2/2/2020).
"Dan waktu Panglima TNI mengatakan tempat karantina itu jauh dari penduduk 5 sampai 6 kilometer itu tidak benar."
"Ternyata hanya 1,2 kilometer dari tempat karantina," ujar Rodhial.
Rodhial menjelaskan, jika dari Bandara, Kampung Tua Penagih yang merupakan wilayah penduduk asli Natuna hanya berjarak beberatus meter saja.
"Tapi karena berada di dalam bandara, tepat di tengah-tengah bendara sehingga dengan penduduk itu hanya 1,2 meter," terang Rodhial.
"Jadi saya tidak tahu Panglima dapat informasi dari mana," terang Rodhial.
Oleh karena itu, Rodhial mengatakan bahwa, hal tersebut membuat kekhawatiran bagi masyarakat Natuna terkait penyebaran virus corona.
"Ini mengkhawatirkan masayarakat karena seolah amannya kan kalau 5 sampai 6 kilometer."
"Tapi ternyata jaraknya cuma 1,2 kilometer dari masyarakat," ujar Rodhial.
Tak hanya itu, Rodhial juga mengatakan, bahwa masyarakat Natuna kaget dengan keputusan pemerintah yang menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina.
"Karena pernyataan kepastian di Natuna itu sangat mendadak."
"Yaitu waktu konferensi pers Panglima TNI mengantar keberangkatan penjemput dan itu waktunya sangat singkat," ungkap Rodhial.
Sehingga, menurut Rodhial, pemerintah daerah juga tidak mengetahui informasi tersebut.
Masyarakat Natuna lantas mempertanyakan kenapa wilayahnya dijadikan lokasi untuk karantina WNI dari Wuhan.
"Masyarakat merasa kenapa harus di Natuna? Karena ini menurut masyarakat adalah virus yang berbahaya," terang Rodhial.
Oleh sebab itu, pihaknya telah menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk melakukan karantina di tempat lain yang fasiliasnya lebih memadai.
"Seperti di kapal perang, karena sering kapal perang di Natuna besar-besar dan itu lebih memadai," ucap Rodhial.
Meski WNI telah berhasil dievakuasi dan di karantina di Natuna, namun masyarakat Kabupaten Natuna terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan WNI.
Dikutip dari Kompas.com, unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkis.
Hal tersebut lantaran, ada beberapa warga yang membakar ban mobil di tengah jalan menuju bandara.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi mengatakan, ada enam tuntutan yang diminta warga Natuna untuk pemerintah pusat.
Berikut enam tuntutan yang diminta masyarakat Natuna kepada pemerintah pusat:
1. Pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat.
2. Meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinanya di KRI milik TNI, kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.
3. Meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jaminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.
4. Meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakay Natuna.
5. Masyarakat Natuna meminta agar Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi dilakukan di Natuna selama 14 hari.
6. Masyarakat Natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.
Apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat.
Maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)