Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terharu setelah pemerintah mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 terkait tuduhan pengkhianatan oleh Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno.
Dia mulanya berterima kasih kepada masyarakat Indonesia karena telah mendukung pencabutan TAP MPRS tersebut.
Megawati menegaskan pencabutan tersebut menjadi salah satu cara untuk pelurusan sejarah terhadap Bung Karno.
"Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut," kata Megawati dalam pidato politiknya saat HUT PDIP ke-52 yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Selanjutnya, Megawati pun turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pencabutan TAP MPRS tersebut.
Menurutnya, Prabowo menjadi sosok yang mau merespons surat pimpinan MPR untuk mencabut TAP MPRS.
"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama," ujarnya.
Megawati lantas menyinggung terkait alasan Soekarno sampai dituduh melakukan pengkhianatan lewat terbitnya TAP MPRS tersebut.
Baca juga: Gaya Busana Puan Maharani Kenakan Pakaian Serba Hitam saat Hadiri HUT ke-52 PDIP
Menurutnya, ayahnya tersebut telah tahan banting saat TAP MPRS tersebut terbit.
"Kalau dipikir Bung Karno tahan banting ya, lah iya lah, waktu beliau itu, kami keluarga itu bingung, kami mesti cerita, karena apa? Ketika saya ke Seteng untuk menanyakan 'bapak saya diapakan toh?'" katanya.
Lebih lanjut, Presiden ke-5 RI itu mengaku telah menanti pencabutan TAP MPRS tersebut selama 57 tahun lamanya.
Sehingga, Megawati menganggap pencabutan itu menjadi keputusan luar biasa dari pihak pemerintah.
"Akhirnya atas kehendak Allah SWT sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden pertama Bung Karno," ujarnya.
Putusan ini, kata Megawati, sekaligus membuktikan Bung Karno tidak terbukti mendukung pemberontakan berdarah G30SPKI.