Baca tanpa iklan
Nantinya BNPT akan terlebih dahulu memetakan kriteria khusus untuk memulangkan anak dan perempuan.
Kondisi sosial setelah mereka kembali ke masyarakat juga akan diawasi.
"Kita lihat latar belakang dulu. Imam Samudra kejadian bom Bali anaknya 3-4 tahun. Sekarang sudah mati di Suriah. Lebih keras dari bapaknya. Karena ada dua, keinginan dari orang-orang itu, pertama internal mereka bisa baik, organisasi. Yang kedua eksternal, bagaimana penerimaan masyarakatnya. Kalau mereka termajinalkan lagi, ya terpaksa juga mereka kembali lagi. Kan sudah punya pengalaman kita," sambungnya.
Rencana memulangkan WNI eks ISIS sendiri banyak menimbulkan pro-kontra.
Di Yogyakarta, puluhan warga yang tergabung dalam elemen bernama Forum Selamatkan NKRI Yogyakarta menggelar aksi menolak keras isu rencana pemulangan kombatan eks ISIS ke Indonesia.
Forum yang berasal dari berbagai komunitas itu menilai terlalu besar risiko yang harus ditanggung bangsa untuk mengambil pilihan menyetujui pemulangan para kombatan itu.
"Kami menolak kembalinya kombatan ISIS ke Indonesia," ujar salah satu koordinator aksi, Widihasto Wasana Putra, di sela aksi yang digelar di halaman DPRD DIY, Jumat (7/2/2020).
Elemen itu mendorong Presiden Jokowi untuk segera memerintahkan Menteri Hukum dan HAM mengambil keputusan tegas mencabut status kewarganegaraan Indonesia para kombatan ISIS.
"Kami juga mendesak Presiden segera mencopot Menteri Agama Fachrul Razi karena kebijakannya yang berpotensi memunculkan stigma negatif, kekhawatiran di masyarakat dan peningkatan paham radikalisme di lndonesia," ujarnya.
660 Orang
Mengenai jumlah WNI eks ISIS yang berada di Suriah, Suhardi Alius menyebut jumlahnya sekitar 660 WNI.
Mereka tersebar di tiga kamp pengungsian berbeda di wilayah tersebut.
Informasi keberadaan mereka didapat dari informasi sejumlah lembaga intelijen negara Timur Tengah dan International Committee of the Red Cross (ICRC).
"Di Al Roj, Al Hol, dan Ainisa, tiga kamp. Jangan salah, di sana ada tiga otoritas kekuasaan, ada SDF (Syria Democratic Forces), ada pemerintah Suriah, ada pemerintah Kurdistan," ujar Suhardi.