Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengklarifikasi kabar yang menyebut mereka sedang menyusun rencana memulangkan sekitar 600 orang warga negara Indonesia (WNI), mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Kepala BNPT Suhardi Alius menegaskan, hingga saat ini belum ada rencana pemulangan WNI eks ISIS itu.
Menurutnya, BNPT hanya mendapat informasi dari beberapa lembaga intelijen internasional Timur Tengah, bahwa ada ratusan pengungsi di Suriah yang mengaku sebagai WNI.
"Kami bagian dari komunitas internasional. Di situlah kami diinformasikan kalau ada sekian puluh ribu, di tiga camp di Suriah, FTF (foreign terrorist fighter/teroris asing) dengan keluarganya. Nah, sekarang diinformasikan ada yang mengaku sebagai WNI," kata Suhardi dalam jumpa pers di Gedung BUMN, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Setelah mendapat informasi itu, BNPT melapor ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Baca: Mantan Teroris Khawatir Penyesalan WNI Eks ISIS Hanya Siasat: Mereka Berpura-pura, Kemudian Masuk
Baca: Soal Pemulangan WNI Eks ISIS: Ganjar Menolak, Ridwan Kamil Siap Menerima, hingga Tanggapan BNPT
Merespons hal tersebut, Mahfud lantas memerintahkan BNPT untuk memimpin Satgas FTF mengkaji opsi-opsi terkait keberadaan WNI eks ISIS.
Namun kata Suhardi, belum ada sama sekali keputusan untuk memulangkan atau tidak.
Keputusan akan disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan tahun.
Meskipun demikian, BNPT selalu siap menjalankan keputusan. Tapi, bisa saja pemerintah memulangkan sebagian WNI di sana khususnya anak-anak.
Suhardi menyebut pihaknya membuka opsi untuk memulangkan anak-anak dan perempuan WNI eks ISIS, karena menurut Suhardi, jadi tanggung jawab negara untuk menyelamatkan masa depan dari anak muda.
"Kalau kita biarkan anak-anak ini, mereka akan mengadopsi kekerasan orang tuanya. Kita selamatkan mereka. Mungkin orang tua terpaksa, terpaksa mengalah lah sama ideologinya. Tapi kita selamatkan generasi mudanya supaya tidak terjadi," ujar Suhardi.
BNPT sendiri punya pengalaman memulangkan WNI eks ISIS pada 2017.
Kendati demikian, opsi pemulangan WNI eks ISIS masih harus melalui sejumlah pertimbangan lain.
Baca: Mardani Ali Sera: Politikus PKS yang Ingin WNI Eks ISIS Dipulangkan, Inisiator #2019GantiPresiden
Baca: POPULER: Gejala Baru Virus Corona Ditambahkan Komisi Kesehatan China, Kemungkinan Ada Transmisi Baru
Suhardi mencontohkan upaya pemulangan anak dari pelaku bom Bali, Imam Samudra. Setelah diasesmen, anak Imam Samudra jauh lebih keras dari ayahnya.
Nantinya BNPT akan terlebih dahulu memetakan kriteria khusus untuk memulangkan anak dan perempuan.
Kondisi sosial setelah mereka kembali ke masyarakat juga akan diawasi.
"Kita lihat latar belakang dulu. Imam Samudra kejadian bom Bali anaknya 3-4 tahun. Sekarang sudah mati di Suriah. Lebih keras dari bapaknya. Karena ada dua, keinginan dari orang-orang itu, pertama internal mereka bisa baik, organisasi. Yang kedua eksternal, bagaimana penerimaan masyarakatnya. Kalau mereka termajinalkan lagi, ya terpaksa juga mereka kembali lagi. Kan sudah punya pengalaman kita," sambungnya.
Rencana memulangkan WNI eks ISIS sendiri banyak menimbulkan pro-kontra.
Di Yogyakarta, puluhan warga yang tergabung dalam elemen bernama Forum Selamatkan NKRI Yogyakarta menggelar aksi menolak keras isu rencana pemulangan kombatan eks ISIS ke Indonesia.
Forum yang berasal dari berbagai komunitas itu menilai terlalu besar risiko yang harus ditanggung bangsa untuk mengambil pilihan menyetujui pemulangan para kombatan itu.
"Kami menolak kembalinya kombatan ISIS ke Indonesia," ujar salah satu koordinator aksi, Widihasto Wasana Putra, di sela aksi yang digelar di halaman DPRD DIY, Jumat (7/2/2020).
Elemen itu mendorong Presiden Jokowi untuk segera memerintahkan Menteri Hukum dan HAM mengambil keputusan tegas mencabut status kewarganegaraan Indonesia para kombatan ISIS.
"Kami juga mendesak Presiden segera mencopot Menteri Agama Fachrul Razi karena kebijakannya yang berpotensi memunculkan stigma negatif, kekhawatiran di masyarakat dan peningkatan paham radikalisme di lndonesia," ujarnya.
660 Orang
Mengenai jumlah WNI eks ISIS yang berada di Suriah, Suhardi Alius menyebut jumlahnya sekitar 660 WNI.
Mereka tersebar di tiga kamp pengungsian berbeda di wilayah tersebut.
Informasi keberadaan mereka didapat dari informasi sejumlah lembaga intelijen negara Timur Tengah dan International Committee of the Red Cross (ICRC).
"Di Al Roj, Al Hol, dan Ainisa, tiga kamp. Jangan salah, di sana ada tiga otoritas kekuasaan, ada SDF (Syria Democratic Forces), ada pemerintah Suriah, ada pemerintah Kurdistan," ujar Suhardi.
Selain mencoba mengkonfirmasi keberadaan WNI di tiga kamp itu, BNPT juga mencari identitas 11 WNI yang bergerak menuju Afghanistan.
Awalnya, kata Suhardi, 11 orang itu diketahui menetap di kamp-kamp Suriah, namun mereka memutuskan pindah ke Afghanistan.
Meski demikian, BNPT tak dapat memastikan langsung keberadaan 11 WNI itu karena tiap kamp pengungsian berada di bawah naungan otoritas Suriah yang minim informasi terkait WNI.
Minimnya informasi itu disiasati BNPT dengan menjalin kerja sama dan lembaga internasional seperti ICRC, yang memiliki akses masuk ke Kamp Al Hol dan Al Roj.
"Yang punya akses itu hanya organisasi tertentu, badan intelijen Middle East, Timur Tengah. Tapi saya sampaikan, tolong masuk dong ICRC, kami minta juga supaya dapat itu (informasi soal WNI)," kata Suhardi.(tribun netowrk/git/lrs/dit/mal/dod)