Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan yang paling diprioritaskan negara soal rumor pemulangan warga negara Indonesia eks ISIS adalah keselamatan bangsa negara dan rakyat.
"Tapi tentu saja ada proses untuk memutuskan, sebab mereka ini adalah kombatan, atau pasukan tempur yang memiliki prinsip-prinsip atau ideologi yang bertentangan dengan NKRI," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Garhal Adian di Ibis Hotel Tamarim, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Daripada itu, Donny menyebut para eka ISIS tersebut belumlah stateless atau kehilangan warga negara, karena ISIS bukanlah negara.
Baca: Politikus PDIP Kritik Fungsi Menteri Koordinator Tidak Efektif
"ISIS adalah suatu imajinasi tentang suatu negara. Tapi saya kira ada pertimbangan-pertimbangan lain, apakah nanti akan diputuskan untuk dipulangkan atau tidak," ujarnya.
Di sisk lain, Komisi I DPR RI Effendi Simbolon tak setuju apabila pemerintah memulangkan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau terduga teroris di Suriah.
"Kami terus terang menolak dengan tegas untuk rencana atau wacana pemerintah untuk mengembalikan memulangkan eks WNI. Saya menyatakan, begini karena mereka sudah gugur secara kewarganegaraan," ujarnya dalam diskusi polemik dengan tema '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma’ruf di Ibis Thamrin Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).
Baca: Ganjar Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS, Pengamat: Sangat Masuk Akal
"Di UU itu kan bila mereka sudah menyatakan diri dan seterusnya itu kan gugur. Apapun catatannya , apalagi ini perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum di bidang teroris dan seterusnya," sambungnya.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu akan mendengarkan Komisi I yang menolak mereka kembali. Bahkan, ia mengklaim Jokowi memberikan sinyal untuk mereka.
Baca: Pemain Film Horor Action Roh Mati Paksa, Cinta Berujung Maut, Banyak Ketempelan
"Tapi positifnya, pak Jokowi sudah beri sinyal bahwa tidak akan menyetujui, sehingga kita berharap jangan lagi dilontarkan ke publik, sudahlah cukup tidak akan dilakukan evakuasi, biar kan mereka ada di luar, di sana," ujar Effendi.
Effendi menegaskan hal ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh seluruh WNI. Apalagi, harus berlawanan dengan hukum.
"Itu sudah keniscayaan, dinamika, dan konsekuensi tiap warga negara yang milih sebuah gerakan yang jelas-jelas bertentangan dengan ideologi kita, bukan hanya ideologi kita, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai humaniter dunia," pungkas politisi PDIP itu.