Baca tanpa iklan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan pernyataan kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang menyebut agama adalah musuh besar Pancasila.
"Saya tidak mengerti dan tidak bisa memahami pernyataan kepala BPIP yang menyatakan agama jadi musuh terbesar pancasila," kata Anwar dalam keterangannya, Rabu (13/2/2020).
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengatakan, jika benar pandangan tersebut murni dari pikiran seorang kepala BPIP, maka tindakan yang perlu diambil presiden Jokowi adalah memecat yang bersangkutan, lantaran pemahaman Yudian mengancam eksistensi negara.
"Dipecat dengan tidak hormat karena pemikiran dan pemahamannya tentang pancasila akan sangat mengancam eksistensi negara. Karena bagaimana bisa seorang kepala BPIP punya pemahaman seperti itu," ungkapnya.
Ia menilai, keinginan Jokowi untuk mengenalkan Pancasila dimasyarakat dengan baik, akan terganjal dengan pemikiran dan pandangan Kepala BPIP baru itu.
"Karena itu kalau yang bersangkutan benar punya pandangan seperti itu maka pilihan yang tepat untuk kebaikan bangsa dan negara yaitu yang bersangkutan mundur atau dimundurkan sebab kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap terus duduk disana maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat. Dan itu jelas tidak kita inginkan," kata akademisi UIN Syarif Hidayatullah ini.
Tribunnews.com telah mencoba menghubungi kepala BPIP yang baru dilantik Jokowi itu, namun sampai berita ini diturunkan Yudian belum merespon.
Didesak meminta maaf
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi dituntut meminta maaf secara terbuka sekaligus memberikan klarifikasi atas ucapannya yang menyebut agama adalah musuh terbesar Pancasila.
"Jika benar dia mengucapkan kalimat tersebut, saya rasa merupakan ungkapan yang sesat dan menyesatkan. RèJO meminta Presiden Jokowi untuk menegur keras Kepala BPIP," kata Ketua umum Relawan Jokowi (ReJO) HM Darmizal MS melalui pesan elektroniknya, Rabu 12 Januari 2020.
Darmizal menegaskan, ucapan tersebut berpotensi menciptakan kegaduhan yang mengganggu stabilitas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Karena itu dia harus segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka supaya publik paham apa yang dia maksud secara utuh," tegas Darmizal.
Darmizal menambahkan, pemimpin negeri harus tampil sejuk dan menyejukkan di depan masyarakat. Artinya, pejabat harus menghentikan ucapan yang bernuansa propaganda atau ungkapan yang tidak semestinya diucapkan.
Baca: New Carry Pick Up Versi Lebih Mewah Diperkirakan Akan Tampil di Arena GIICOMVEC
Dia mengingatkan, BPIP sebagai benteng Pancasila seharusnya menanamkan nilai-nilai kebaikan yang dilandasi mulianya ajaran agama dan budaya luhur bangsa.