Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Achmad Djamaludin memperkirakan mantan kombatan ISIS asal Indonesia yang akan pulang ke Tanah Air akan banyak melewat jalur laut di perairan Filipina.
Meski demikian ia mengatakan polisi, BAIS TNI, dan BIN telah melakukan langkah antisipatif terkait kemungkinan tersebut.
Hal itu disampaikannya di sela-sela acara pelatihan ESQ Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat pada Kamis (13/2/2020).
"Dari Kepolisian, BAIS TNI, BIN itu juga sudah melakukan langkah antisipatif untuk melakukan itu. Larinya kan akan paling banyak ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Filipina. Itu jalurnya paling banyak ke sana," kata Achmad.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus mengantisipasi kemungkinan WNI eks ISIS pulang melalui jalur tikus atau jalur ilegal.
Pasalnya, Mahfud meyakini belum seratus persen WNI eks WNI membakar paspornya.
Baca: Esemka Belum Konfirmasi Ikut Berpameran di IIMS 2020
Sehingga, dikhawatirkan para teroris pelintas batas tersebut masuk ke Indonesia melalui negara bebas visa.
"Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap dong. yang problem itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, bilang paspornya cuma pura-pura dibakar, lalu lewat jalur-jalur gelap itu melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Mahfud juga enggan membeberkan secara rinci terkait langkah antisipasi pemerintah. Karena, ia khawatir jika langkah tersebut dibeberkan maka kombatan ISIS itu akan mencari cara lain untuk pulang ke tanah air.
"Itu kita sudah antisipasi, tapi kan ga harus dibilang ke anda semua. Kalau ditangkal diceritakan mereka bikin cara lain," jelasnya.
Mahfud juga mengatakan, pemerintah mengambil keputusan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS di Suriah, Turki dan dibeberapa negara terlibat Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF).
Keputusan itu disampaikan Mahfud usai menggelar rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud MD.
Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.
"kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," tambahnya.
Mahfud juga menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.
"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya.