Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah telah memiliki strategi antisipasi daerah-daerah rawan dalam perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020.
Namun ia enggan membeberkan lebih jauh terkait strategi antisipasi tersebut kepada awak media.
"Iya sudah diantisipasi. Kalau diantisipasi itu dikatakan kepada Anda, bocor lagi. Bukan strategi namanya kalau diberitahu semua. Pokoknya kita sudah tahu," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (25/2/2020).
Baca: Kena Gendam, Motor Matic Budi Ditukar Sekardus Air Mineral
Baca: Romo Benny: Menyelesaikan Banjir Jakarta Dibutuhkan Pemimpin yang Rendah Hati dan Mau Koordinasi
Ia mengatakan Kemenko Polhukam telah memiliki peta kerawanan Pemilukada 2020.
Meski begitu ia mengatakan juga akan menggunakan data terkait titik rawan Pemilukada 2020 dari Badan Pengawas Pemilu
"Kita punya data kerawanan, kita punya sendiri juga. Dari Bawaslu juga kita pakai. Yang penting kan Pemilukada itu harus dijaga segala-galanya. Kita sudah terbiasa dengan peta kerawanan itu. Dan yang dari Bawaslu terima kasih, nanti kita jadikan bahan pertimbangan. Dan Polri sudah biasalah memetakan, dulu yang rawan di daerah ini, daerah ini," kata Mahfud.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memaparkan sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi. Hal itu diungkapkan dalam pelunciran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020.
Anggota Bawaslu Mochammad Afiffuddin menjelaskan, dalam Pilkada 2020, ada sejumlah hal yang berpotensi mengganggu proses pemilu yang bersifat demokratis.
"Baik secara konteks sosial dan politik, keamanan, bebas, dan adil penyelenggaraannya, juga soal kontestasi," ujar Mochammad Afiffuddin di Red Top Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).
Dilanjutkan Afiffudin, terdapat 15 kabupaten/kota yang skor indeks kerawan pemilunya tinggi. Tingkat kerawanan tertinggi ada di Kabupaten Manokwari sebesar 80,89 persen. Kemudian disusul oleh 14 daerah lainnya, yaitu Kabupaten Mamuju (78,01 persen), Kota Makassar (74,94%l persen), Kabupaten Lombok Tengah (73,25 persen) dan Kabupaten Waringin Timur (72,48 persen).
"Ada pula Kabupaten Kepulauan Sula (71,45 persen), Kabupaten Mamuju Tengah (71,02 persen), Kota Sungai Penuh (70,63 perseb), Kabupaten Minahasa Utara (70,62 persen), Kabupaten Pasang Kayu (70,20 persen) Kota Tomohon (66,89 persen), Kota Ternate (66,25 persen), Kabupaten Serang (66,04 persen), Kabupaten Kendal (65,33%) dan Kabupaten Sambas (64,53 persen)," ujarnya.
Untuk pemilu tingkat provinsi, persentase kerawanan tertinggi pertama ditempati oleh Sulawesi Utara dengan skor 86,42 persen.
"Lalu disusul oleh Sulawesi Tengah (81,05 persen), Sumatera Barat (80,86 persen), Jambi (73,69 persen), Bengkulu (72,08 persen), Kalimantan Tengah (70,08 persen), Kalimantan Selatan (69,70 persen), Kepulauan Riau (67,43 persen) dan Kalimantan Utara (62,87 persen)," sambunh Afif.
Secara rata-rata, dipaparkan Mochammad Afiffuddin, skor indeks kerawanan pemilu tingkat kabupaten/kota sebesar 61,65 persen, atau berada di tingkat kualifikasi sedang. Adapun, indeks kerawanan pemilu tingkat provinsi secara rerata berada di skor 73,80 persen atau tinggi.
Dalam mengukur kerawanan ini, Bawaslu menggunakan standar kualifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Hal itu dilakukan di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020.
"Setelah IKP ini diluncurkan, semua pihak bergandengan diharapkan tangan agar kerawanan tidak terjadi di Pilkada 2020," pungkasnya.