Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Banjir kembali merendam sejumlah kawasan DKI Jakarta pada Selasa (25/2/2020).
Tak hanya pemukiman warga, banjir juga sempat menerjang Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Setelah mengggelar rapat dengan jajarannya di Pintu Air Manggarai pada Selasa (25/2/2020), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan pernyataannya terkait hal tersebut.
Ia menuturkan saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) tengah fokus untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir.
Namun, Anies tidak memberikan penjelasan terkait solusi dalam penanganan banjir yang berkali-kali menerjang ibu kota.
Ia hanya menuturkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrem ini hingga Maret 2020.
"Volumenya akan besar sekali. Jadi kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk waspada saja," ujarnya yang dikutip dari YouTube Kompas tv, Rabu (26/2/2020).
Lebih lanjut Gubernur DKI ini memberikan informasi terkait nomor yang dapat dihubungi saat warga membutuhkan bantuan.
"Kemudian bila membutuhkan bantuan dan evakuasi respons ke kami, kontak kami ke 112," lanjut Anies.
Dalam kesempatan itu, Anies mengungkapkan hasil rapat di Pintu Air Manggarai yakni terkait dengan pengendalian air.
"Tadi pengendalian airnya ya, karena ketika pagi hari kami harus menentukan pembukaan pintu-pintu air," ujarnya.
Anies menuturkan pihaknya akan memastikan saluran pintu air berfungsi dengan baik.
Baca: Ridwan Kamil Resmikan Kedai Kopi hingga Joget TikTok Bareng Cinta Laura, Fadli Zon : Urusi Banjir
"Tapi tadi kita monitor semua. Jadi kita membangun posko di pintu air Manggarai ini supaya dekat dengan pos pemantauan," kata Anies.
"Kemudian kedua juga kita mudah berkumpul semuanya. Termasuk BBWSC tadi," imbuhnya.
Di akhir wawancaranya, Anies berharap semoga masalah banjir ini dapa segera teratasi.
"Kita berharap mudah-mudahan dapat segera teratasi," ujarnya sambil meninggalkan awak media.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan penyebab utama banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh drainase yang berkapasitas kecil.
"Tadi pagi kondisi sungainya yang status siaga 2 di manggarai dan karet, yang lainnya masih (siaga) 4 dan 3," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020) yang dikutip dari Kompas.com.
"Untuk kesimpulannya, memang drainasenya," imbuhnya.
"Yang bikin kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya," kata Basuki.
Dalam kesempatan itu, Basuki menuturkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah melakukan pencegahan banjir.
Di antaranya yakni dengan membuat pompa di Sentiong, di hilir pompa Ancol.
Baca: Kembali Jadi Korban Banjir, Celine Evangelista Tulis Bahasa Jawa hingga Singgung Fungsi Pompa
Tak hanya itu, Basuki juga mengungkapkapkan pihaknya telah melakukan upaya untuk memperbaiki sistem drainase di wiliyaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti Kemayoran.
Basuki juga menuturkan dalam menangani banjir ini, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.
Lebih lanjut, ia mengatakan, persoalan ini tanggung jawab tidak hanya dimiliki oleh Pemprov, melainkan juga pemerintah pusat.
"Kalau soal ibu kota negara semua bertanggung jawab, termasuk saya," ujarnya yang dikutip dari YouTube Kompas tv, Rabu (25/2/2020).
"Jangan dibedakan kewenangan karena ini ibu kota negara. Yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan," imbuhnya.
DPRD Bentuk Pansus Banjir
Melihat Jakarta di dua bulan awal tahun ini sudah berkali-kali mengalami banjir, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah sepakat untuk membentuk panitia khusus (Pansus) Penanganan Banjir.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI P, Jhony Simanjuntak menjelaskan terkait pembentukan Pansus Banjir.
Menurut penuturannya, Pansus ditujukan untuk menyelidiki penanganan banjir di Jakarta.
Pasalnya, sejumlah wilayah di ibu kota telah mengalami kebanjiran hingga berkali-kali di dua bulan awal tahun ini.
"Selama di 2020 ini kan Jakarta mengalami lima kali banjir, jadi DPRD melihat bagaimana supaya persoalan banjir ini dapat diselesaikan secara komperhensif," ujarnya yang dikutip dari YouTube Talk Show tvOne, Rabu (26/2/2020).
Lebih lanjut, ia menuturkan nantinya Pansus ini tidak hanya melihat dari perspektif Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Artinya tidak hanya dalam satu sisi kami melihat dari aspek gubernur, tetapi kami hadirkan pandangan masyarakat, para tokoh, serta ahli yang membidangi masalah banjir ini," jelasnya.
Jhony juga mengatakan, Pansus merupakan peristiwa biasa di dalam parlemen.
"Jadi kami mau mencoba dalam pansus ini seluruh fraksi mengutus orangnya orangnya," ujarnya.
"Nanti kami akan ada rapat dengar pendapat (RDP)," imbuhnya.
"Kami undang ahli–ahli yang paham soal masalah air serta beberapa orang yang mengerti tentang Jakarta sebenarnya, itu tujuannya," ungkapnya.
Sehingga dari rapat dengar pendapat tersebut DPRD akan mengetahui apa yang menjadi masalah terbesar hingga di 2020 ini Jakarta dapat mengalami banjir hingga lima kali.
"Kemudian kira-kira apa solusi dan jalan keluarnya nanti, itulah kita sumbangkan ke Gubernur," jelasnya. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma, Kompas.com/Ihsanuddin)