Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan sempat mengecek kondisi lautan di Indonesia saat menyambangi Kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla), Jumat (6/3/2020). Salah satu yang dicek adalah kondisi Laut Natuna Utara.
"Ya (sempat mengecek Laut Natuna Utara, - red), jadi kita melihat seluruh Indonesia tadi. Kita punya alat namanya komando pengendalian (kodal)," ujar Mahfud, di Kantor Bakamla, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).
"Jadi dari sini kita tadi bisa lihat, misalnya di Natuna itu ada kapal sedang bergerak kemana dan darimana. Di Irian juga, di Surabaya juga kita bisa lihat dari kodal sini," imbuhnya.
Dari pengecekan melalui komando pengendalian tersebut, Mahfud menilai lautan Indonesia itu bisa dikatakan sangat luas, kaya, rumit, dan juga rawan.
Baca: Mahfud MD Akui Sedang Garap Instrumen Hukum tentang Koordinasi Keamanan Laut
"Rumit dari sudut aturan peraturan perundang-undangan yang sekarang mengatur. Rawan dari masuknya kapal-kapal asing, kapal-kapal negara lain karena kekayaan yang kita miliki," kata dia.
Oleh karenanya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan perlu adanya komando pengamanan laut yang lebih sederhana dan terkoordinasi secara terpusat.
"Nah itulah perlunya kemudian adanya kesatuan komando pengendaliannya. Yaitu supaya lebih sederhana daripada yang ada sekarang," pungkas Mahfud.
Baca: Ada 21 Undang-Undang yang Disederhanakan dalam RUU Omnibus Law Keamanan Laut
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyambangi Kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla), di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).
Mahfud mengatakan kunjungannya itu lantaran pemerintah sedang menggarap satu instrumen hukum agar koordinasi keamanan laut dapat dilakukan terpusat dan lebih sederhana.
"Hari ini saya ke Bakamla karena karena kita sedang menggarap satu instrumen hukum. Instrumen peraturan perundang-undangan yang akan membuka koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani secara lebih sederhana dan koordinasi terpusat," ujar Mahfud, di kantor Bakamla, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).
Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghendaki Bakamla menjadi koordinator satu penjuru dalam penanganan keamanan laut untuk ke depannya.
Saat ini sendiri, kata dia, penanganan keamanan laut kasih dilakukan oleh banyak pihak. Mahfud mengatakan itulah yang coba disederhanakan dengan koordinasi yang terpusat.
"Karena dalam penangangan keamanan laut selama ini banyak masih ada 7 kan yang nangani. Nah sekarang okelah tujuh, tetapi nanti koordinasinya itu menyatu," kata dia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut berharap koordinasi keamanan laut segera bisa ditangani oleh Bakamla.
"Itu lalu saya melihat kesiapannya di sini dari segi teknologinya, sumber daya manusia-nya, dan lain-lain. Dan Insyaallah nanti bisalah segera dimulai langkah-langkah baru untuk secepatnya koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani Bakamla," tandasnya.