Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengoreksi pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyatakan pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik asalkan isolasi mandiri selama 14 hari.
Menurut Pratikno yang benar adalah pemerintah berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik menjelang hari raya Idul Fitri mendatang.
"Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," ujar Pratikno melalui pesan whatsapp kepada wartawan, Kamis (2/4/2020).
Baca: Kritik Pimpinan DPRD DKI Pemilihan Wagub di Tengah Wabah Corona: Apakah Pantas Seperti Itu?
Menurutnya, pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat lapisan bawah sebagai bagian dari kompensasi imbauan untuk tidak mudik lebaran tersebut.
Baca: Sempat Hadir di Ijtima Ulama Gowa, Puluhan Santri di Kaltim Berstatus ODP
Baca: Timbun Masker dan Hand Sanitizer di Tengah Wabah Corona, 33 Orang Jadi Tersangka
"Pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," katanya.
Pratikno kembali mengingatkan imbauan presiden kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi Corona.
Baca: Resepsi Kapolsek Kembangan Saat Corona: Undangan Sudah Disebar, Cek Suhu Tubuh, Ada Hand Sanitizer
Satu di antaranya yakni menjaga jarak aman dengan orang lain (sosial atau physical distancing).
"Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, warga diperbolehkan mudik pada Lebaran Idul Fitri tahun 2020 M/1441 H.
Namun, Fadjroel meminta para pemudik yang tiba dikampung halamanan wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
Baca: Rentan Terkena Virus Corona, Ashanty Ambil Langkah Waspada: Aku Konsumsi Semua yang Tinggi Vitamin C
"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).
Fadjroel menambahkan, kebijakan Pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Selain itu, pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau Covid-19.
Baca: Pelaku Perampokan Toko Emas di Tamansari Meninggal Dunia Akibat Terinfeksi Virus Corona
"Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," tambahnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Fadjroel, mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat.
Mengutip data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tahun 2019 lalu pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain, berjumlah 20.118.531 orang.
"Presiden Joko Widodo sekali lagi mengingatkan bahwa tugas Kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah adalah mencegah penyebaran Covid-19 secara rasional dan terukur. Prinsip pemerintah, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Fadjroel.
1.790 kasus corona di Indonesia
Kasus covid-19 atau virus corona di Indonesia semakin bertambah.
Data yang dihimpun pemerintah dari Rabu (1/4/2020) hingga Kamis (2/4/2020), menyebut ada tambahan 113 kasus baru pasien positif corona.
Hal ini menjadikan total sudah ada 1.790 kasus pasien positif corona di Indonesia.
Sementara itu pasien sembuh bertambah 9 sehingga total pasien sembuh berjumlah 112 orang.
Adapun kasus kematian bertambah 13, sehingga total kasus kematian berjumlah 170 orang.
Demikian yang disampaikan juru bicara pemerintah penanganan covid-19, Achmad Yurianto dalam konferensi pers di BNPB, Kamis (2/4/2020).
Yuri juga mengingatkan agar tetap bersama-sama dalam menghadapi pandemi covid-19.
"Kita sama-sama membutuhkan kerja sama dengan bersatu, dengan bersinergi, untuk menjaga agar covid-19 bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya," ungkap Yuri.
Baca: Pembangunan RS Darurat di Pulau Galang, Jokowi: Tidak Berharap Dipakai, Tapi Kita Siapkan
Pencegahan Virus Corona
Penting dilakukan pencegahan dini agar terhindar dari virus corona.
Berikut cara Mencegah Virus Corona atau Covid-19 dari WHO:
1. Mencuci tangan sesering mungkin
Dianjurkan agar selalu mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh.
Bersihkan tangan dengan pembersih berbahan alkohol atau dengan sabun dan air.
Mencuci tangan akan membunuh virus yang mungkin menempel.
2. Pertahankan jarak sosial
Pertahankan jarak setidaknya satu meter (tiga kaki) antara Anda dengan siapa saja yang batuk atau bersin.
Dijelaskan, ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut.
Baca: WHO dan Satgas Covid-19 Sebut Penyemprotan Disinfektan pada Manusia Bisa Berbahaya
Kemungkinan besar cairan tersebut mengandung virus.
Jika Anda terlalu dekat, kemungkinan besar Anda akan menghirup tetasan tersebut.
3. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut
Tangan menyentuh banyak permukaan yang kemungkinan besar sebagai tempat virus.
Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut.
Hal itu membuat virus bisa masuk ke tubuh dan bisa membuat Anda sakit.
4. Menutupi mulut dan hidung ketika batuk atau bersin
Pastikan Anda, dan orang-orang di sekitar mengikuti kebersihan pernapasan yang baik.
Baca: Sempat Anggap Enteng, Kini Donald Trump Akui Corona Virus yang Ganas
Caranya dengan menutupi mulut dan hidung Anda dengan siku atau jaringan yang tertekuk saat batuk atau bersin.
5. Jika demam, batuk, dan sulit bernapas, segera cari perawatan medis
Dianjurkan tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat.
Jika Anda mengalami demam, batuk dan kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan hubungi terlebih dahulu.
Ikuti arahan otoritas kesehatan setempat Anda.
Hal tersebut dilakukan karena otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda.
Menelepon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat.
(Tribunnews.com/Maliana/Fajar)