Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta adanya evaluasi dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah.
Hal itu Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas laporan tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, Senin (20/4/2020).
Jokowi ingin mengetahui soal kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan PSBB untuk menangani penyebaran virus corona.
"Saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan covid ini, terutama evaluasi PSBB."
"Secara detil kekurangan apa saja, plus minus apa saja, sehingga kita bisa perbaiki," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Presiden meminta agar kepala daerah bisa meningkatkan pelaksanaan pengujian sampel tes corona.
Jokowi ingin pelacakan orang yang terpapar virus corona terus dilakukan secara lebih luas.
"Saya ingin ditekankan pada seluruh provinsi, kabupaten/kota, mengenai pentingnya pengujian sampel (tes corona) secara masif."
"Kemudian diikuti pelacakan yang progresif, dan mengisolasi diri yang terpapar secara ketat, jadi tiga hal ini yang terus ditekankan kepada daerah," terang Jokowi.
Baca: Sandiaga Uno Paham Jokowi Tak Beri Sanksi Mudik: Jakarta Ingin Larang dengan Berbagai Alasan
Baca: Ini Alasan Ekonom Muda Bhima Yudhistira Menantang Debat Stafsus Jokowi Belva Devara
Baca: Jokowi Ingin Ada Kontrol Pengawasan Distribusi Bansos bagi Warga Terdampak Virus Corona
Selain itu, Jokowi juga memberi apresiasi atas penggunaan teknologi yang bisa digunakan pasien berkonsultasi dengan para tenaga medis.
"Saya juga sangat mengapresiasi cara konsultasi medis dengan menggunakan teknologi dan ini saya kira harus dikembangkan lagi yaitu telemedicine agar ini terus ditingkatkan jumlahnya sehingga kontak antara pasien dan dokter bisa dikurangi," ungkapnya.
Sementara itu, Jokowi juga menyinggung adanya kapasitas yang berlebih di rumah sakit.
Ia ingin ada pembenahan di manajemen rumah sakit untuk menangani pasien corona dengan kondisi yang berbeda.
"Mengenai perbaikan sistem rujukan dan manajemen penanganan di rumah sakit. Ini untuk atasi over capacity dari rumah sakit rujukan yang kita miliki."
"Betul betul manajemen harus diatur betul. Mana sedang ringan berat dan yang butuh penanganan lebih intensif di rumah sakit," katanya.
Baca: Jokowi Minta Tenaga Medis Diberi Perlindungan Optimal: Jadi Garda Terdepan dan Benteng Terakhir
Baca: Senin Pagi, Jokowi Distribusikan Sembako Bagi 1,2 Juta Keluarga di DKI Jakarta
Baca: Bahas Data Pasien Corona di Indonesia, Epidemiologis Inggris Puji Langkah Jokowi: Masuk Akal
Lalu, Jokowi juga tak ingin jika pemerintah disebut berusaha menutupi informasi penanganan virus corona.
"Mengenai komunikasi yang terbuka, sistem data dan informasi yang terbuka kepada semua pihak."
"Jangan ada yang menganggap lagi, kita menutup-nutupi," imbuhnya.
Penerapan PSBB di Setiap Daerah Berbeda
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, penerapan PSBB tidak diberlakukan seragam di semua daerah.
"Pelaksanaan PSBB ini tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, melainkan kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah dan PSBB ini ditetapkan oleh Menkes," ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/4/2020).
"Baik itu yang berkaitan dengan peliburan sekolah, penutupan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan umum, ini harus melihat beberapa hal, yaitu jumlah kasus yang ada, dan jumlah kematian di setiap baik kabupaten atau kota maupun provinsi," jelasnya.
Baca: Obat Corona Belum Ada, Jokowi Minta Warga Disiplin dan Saling Bantu Lawan Covid-19
Baca: Beri Pesan untuk Masyarakat, Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Tangani Corona
Baca: Presiden Jokowi Yakin Bisa Lalui Pandemi Covid-19 Asal Masyarakat Disiplin
Jokowi minta pengajuan permohonan PSBB oleh kepala daerah tidak dilakukan secara gegabah.
"Juga didasarkan pada besarnya ancaman, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ini penting."
"Kita tidak ingin memutuskan ini secara grusa-grusu, cepat tetapi tidak tepat," jelas Jokowi.
(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)