Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri mengaku siap mendukung pemerintah dalam menerapkan aturan larangan mudik bagi masyarakat pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumumkan dalam ratas bahwa seluruh masyarakat dilarang mudik. Tentu kami siap mendukung kebijakan itu," ucap Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Asep Adi Saputra saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2020).
Baca: BREAKING NEWS Pemerintah Larang Masyarakat Mudik
Asep menjelaskan sebelum pemerintah menetapkan dilarang mudik, Polri sudah menyiapkan dua skema operasi pengamanan Lebaran atau yang biasa dikenal dengan sandi Operasi Ketupat.
Sejak jauh-jauh hari, Polri sudah siap bagaimana penerapan di lapangan apabila pemerintah hanya mengimbau masyarakat tidak mudik termasuk jika ada larangan tidak mudik.
"Kami sudah siapkan skema bagaimana kalau tidak mudik hanya imbauan dan benar-benar dilarang. Karena keputusan pemerintah mempengaruhi pola dalam melakukan operasi ketupat di lapangan," ungkapnya.
Untuk diketahui Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk mudik pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas antisipasi mudik 2020, Selasa (21/4/2020).
"Pada hari ini saya ingin menyampaikan, mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi.
Larangan tersebut dilakukan karena masih tingginya angka masyarakat yang ingin mudik di tengah pandemi corona.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan masih ada 24 persen masyarakat yang mudik, meski sudah ada himbauan untuk tidak mudik dari pemerintah.
Baca: Dokter Erlina Burhan, Sosok Kartini Pejuang Kesehatan di Tengah Pandemi Virus Corona
Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran kabinetnya untuk mempersiapkan larangan tersebut mulai dari aturan hingga kompensasi bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik.
Jokowi menambahkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan bagi masyarakat agar tidak mudik. Mulai dari bantuan sembako, hingga bantuan tunai.