Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, langkah hukum yang dilakukan sejumlah LSM harus dihargai, karena mereka menilai kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Kebijakan ini dari awal saya lihat tidak didasarkan pertimbangan dan seleksi ketat terhadap para narapidana, akan tetapi cenderung karena transaksional dan rekomendasi PBB," ujar Sudding kepada wartawan, Jakarta, Senin (27/4/2020).
"Kebijakan ini tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan, di saat situasi ekonomi dan lapangan pekerjaan yang sangat sulit seperti ini," sambung Sudding.
Baca: Pengamat: Ada Indikasi Pemerintah Akan Bailout Bank Gagal
Berdasarkan kondisi tersebut, Sudding meminta semua pihak menghormati gugatan yang dilayangkan LSM kepada pembantu Presiden Jokowi.
Baca: Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Bareskrim Polri Tetapkan Dua Tersangka
"Jadi patut dihargai dan dihormati sebagai hak warga masyarakat manakala merasa dirugikan dari kebijakan tersebut," ucap Sudding.
Baca: IDI Berduka, Dokter Mikhael Robert Marampe Meninggal Setelah Positif Terjangkit Covid-19
Kebijakan yang dikeluarkan melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 guna menanggulangi penyeberan wabah COVID-19 di rutan/lapas/LPKA itu dinilai meresahkan masyarakat, khususnya di daerah Surakarta, Jawa Tengah.
Gugatan perdata didaftarkan pada Kamis, 23 April 2020 oleh Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997; Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen; dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.
"Kami mewakili kepentingan masyarakat yang justru harus ronda di kampung-kampung wilayah Surakarta bahkan keluar biaya untuk membuat portal di jalan masuk gang," kata Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997 Boyamin Saiman kepada Tribunnews.com, Minggu (26/4/2020).
Selain menggugat Yasonna, tiga LSM itu turut menggungat Kepala Rumah Tahanan Surakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.
Pertama, Yasonna digugat lantaran memerintahkan dan mengizinkan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk mengizinkan Karutan Surakarta melepaskan napi dari Rutan Surakarta.
Baca: Si Cantik Ika Dewi, Nekat Jadi Relawan Pengemudi Mobil Jenazah Covid-19 Tanpa Izin Orang Tua
Kemudian mengizinkan dan memerintahkan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk melepaskan napi di seluruh daerah tersebut tanpa adanya pengawasan sehingga berdampak pada meningkatnya kejahatan di Solo.
Baca: Iis Dahlia Puyeng Tak Punya Pemasukan, Curhat Punya Tagihan Cicilan Rumah Ratusan Juta Rupiah
"Mengizinkan dan memerintahkan keluar napi seluruh Indonesia dan tidak melakukan pengawasan yang kemudian napi tersebut datang ke Solo dan melakukan kejahatan di Solo," kata Boyamin.