Baca tanpa iklan
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Rabu (29/4/2020).
"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa permen raksasa oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya dan ini tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi," kata Arteria.
"Salah satu vendor itu stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut," imbuhnya.
Arteria menilai program pelatihan online melalui Kartu Prakerja yang menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dimanfaatkan dengan tidak bijak oleh sejumlah pihak.
Baca: Anies Baswedan Siapkan 20 Juta Masker Kain Gratis Untuk Warganya
Terutama dalam penunjukkan penyedia jasa pelatihan.
"Penunjukan platform digital tanpa tender, untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun gagasan Pak Jokowi ini bagus, Omnibus Law, semuanya bagus, tapi diimplementasikannya dipangkas sama orang-orang yang tidak benar, implementasinya dipenggal," ujarnya.
Baca: 5 Skema Program Bantuan Pemerintah bagi UMKM Hadapi Dampak Covid-19
Arteria juga juga menyoroti sikap mantan staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andi Taufan Garuda Putra.
Diketahui Andi Taufan menyurati camat se-Indonesia untuk bekerja sama dengan perusahaan yang dipimpinnya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), dalam rangka pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19.
Arteria meminta KPK mengusut hal tersebut.
"Praktik menghisap yang dilakukan oleh ring satu istana, stafsus saya kasih contoh ada anak muda memberikan surat ke camat-camat atas nama Covid-19, bubarin aja stafsus, anak muda. Saya muda enggak pernah rampok uang rakyat," ucap Arteria.
"Ini anak muda baru ngangkat uang rakyat triliunan, malu kita. Kita minta tolong ketua mainkan ini," imbuhnya. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)