News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilkada Serentak 2020

Pandemi Covid-19 Dinilai Bisa Untungkan Calon Kepala Daerah Petahana

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes usai diskusi tentang Demokrasi dan Penegakan HAM di Masa Depan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/8/2019).

Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 dinilai dapat menguntungkan calon kepala daerah petahana dalam kontestasi Pilkada 2020.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan, petahana memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menarik perhatian pemilihnya saat sedang menyalurkan program bantuan sosial di tengah pandemi.

Baca: Token Listrik PLN Gratis dan Diskon, Klaim Melalui www.pln.co.id atau WA ke 08122123123

"Penyaluran bansos bisa menjadi kompetisi yang tidak fair, terutama bagi penantang karena mereka tidak ada akses terhadap distribusi bantuan," ucap Arya Fernandes dalam dikusi online, Jakarta, Minggu (17/5/2020).

Menurut Arya Fernandes, masyarakat juga akan melihat kinerja calon petahana dalam penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing, apakah termasuk cepat atau lambat.

Kondisi tersebut diyakini Arya akan sangat mempengarungi perolehan suara calon petahanan saat Pilkada 2020 nanti.

Baca: Diduga Serangan Jantung, Duta Besar China untuk Israel Ditemukan Tewas di Rumahnya di Tel Aviv

"Apakah petahana cepat dalam penanganan Covid-19, kemudian distribysi bantuan sosialnua merata atau tidak," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut terdapat dua alasan partai politik ingin Pilkada terlaksana pada Desember 2020, padahal saat ini masih berlangsung pandemi Covid-19.

Baca: HNW Ajak Anak Bangsa Teladani Para Pendiri Bangsa untuk Berkontribusi dalam Melawan Covid-19

"Pertama, efek petahana. Kalau bahasa saya istilahnya menjaga politik, sosial, dan psikologis atas kepemimpinan yang sedang berkuasa," kata Titi Angggraeni.

Alasan kedua, kata Titi, ketidakyakinan partai politik jika pelaksanaan Pilkada pada 2021 berdampak positif, karena banyak kepala daerah akan berakhir jabatannya pada Februari 2021.

"Nanti khawatir penjabat yang dipilih mengisi kekosongan kepala daerah, akan merugikan partai non penguasa," ucap Titik Anggraeni

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini