News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Mal di Jakarta 'Pede' Buka 5 Juni, YLKI: Belum Aman Untuk Pengendalian Covid-19

Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers seusai meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kedua kiri) meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020). Presiden Jokowi meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau wabah COVID-19. TRIBUNNEWS/REPUBLIKA/Edwin Dwi Putranto/Pool

"Mereka membayangkan kegembiraan berbulan-bulan, nanti setelah puasa selesai akan beli baju baru dengan uang tabungan itu," ujar Risma.

Melihat kondisi tersebut, Risma tetap meminta pengelola mal dan Satpol PP untuk menerapkan protokol Covid-19 ke pengunjung maupun karyawan mal.

"Anehnya mereka (pembeli) mau antre di luar panas-panasan, padahal saat itu puasa. Inilah kondisi kita, berbeda-beda ukurannya (tingkat perekonomiannya)," ujar Risma.
YLKI Menolak Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak rencana pembukaan mal secara bertahap mulai 5 Juni 2020.

Ketua YLKI Tulus Abadi saat ditemui di kantor BPJS Kesehatan (TRIBUNNEWS.COM/RIA A)

Menurut Tulus, estimasi tanggal tersebut masih belum aman untuk pengendalian wabah Covid-19.

"Upaya relaksasi pembukaan mal itu boleh dilakukan kalau curva penyebaran Covid-19 sudah menurun atau landai khususnya di DKI Jakarta,"kata Tulus, Selasa (26/5).

"YLKI menegaskan jika curva belum menunjukkan tanda-tanda landai, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membuka mal di mana pun itu berada," tambahnya.
Selain itu, YLKI juga menghimbau agar masyarakat tidak mengunjungi mal sebelum kondisi betul-betul aman dari pandemi virus.

"Kalau nanti pemerintah memaksakan untuk membuka mal harus ada sanksi yang tegas kepada tennant atau malnya, kalau kemudian di lapangan tidak bisa melakukan protokol kesehatan," tegas Tulus.

Ia melihat kebijakan new normal atau protokol kesehatan secara ketat akan sulit pengawasannya serta potensi pelanggarannya sangat besar.

Pembukaan mal di Jakarta dan beberapa kota lainnya itu seiring dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan di empat Provinsi dan 25 Kabupaten Kota.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun menyampaikan ada empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan menjalankan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19. Hadi pun menyebut, empat lokasi yang akan menjalankan pendisiplinan serentak tahap pertama, yakni Provinsi DKI Jakarta hingga Sumatera Utara hingga Gorontalo.

Hal itu Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi mengecek langsung penerapan new normal atau penerapan normal yang baru di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/5) pagi.

"Dalam tahap pertama ini kita laksanakan secara serentak di empat tempat, yaitu di DKI Jakarta, khususnya di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo," kata Hadi.

Hadi menambahkan, sebanyak 1.800 objek seperti pusat perbelanjaan mal, pasar rakyat, hingga tempat pariwisata akan turut jaga untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Pelaksanaan pendisiplinan dilaksanakan secara bertahap," tambahnya.
(reynas/seno/fransiskus/tribunnetwork/cep)

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini