Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia menyoroti permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.
Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai belum valid.
Sehingga menurut Yohanes Handojo Budhisedjati data perlu diperbaharui agar bansos tepat sasaran.
“Inilah persoalan yang terjadi, yakni tidak adanya kesesuaian data milik pemerintah sehingga banyak bantuan sosial tidak tepat sasaran,” ujarnya, sebagai narasumber dalam Diskusi Politik (Dispol) Vox Point Indonesia Seri 16 melalui zoom meeting, Kamis (28/5/2020).
Ia menyebut tidak adanya sinkronisasi dan update data di pemerintah menyebabkan penyaluran bansos itu tidak tepat waktu dan salah sasaran.
Baca: Vox Point Indonesia Minta Pemerintah Selesaikan Kasus Gereja Karimun
Bahkan, kata dia, ada warga yang mestinya tidak berhak mendapat bantuan tapi malah menerima.
“Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah pemerintah dari tingkatan paling bawah merevisi dan mengupdate kembali data penduduk, sehingga bantuan apa pun dari pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.
Handojo, Vox Point Indonesia telah meminta semua jajaran pengurus baik di tingkat nasional, daerah dan wilayah untuk ikut memantau, memonitor masalah bansos serta mengusulkan perbaikannya kepada pihak yang tepat.
“Vox Point Indonesia harus ikut kawal, bisa langsung ke para pengurus di lingkungan yang mendata atau ke Ketua RT dan RW. Kami berharap data-data warga penerima bansos sesuai yang diinginkan Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Handojo mengungkapkan persoalan yang ditemukan yakni sering terjadinya benturan kebijakan.
Baca: Pengakuan Suami yang Dipergoki Istri Tengah Setubuhi Gadis 17 Tahun: Sudah 4 Kali Berhubungan
Kemudian ia menilai tidak ada sinkronisasi antar kementerian, antar pemerintah pusat dan daerah sehingga membuat masyarakat bingung.
Ia menyebut pandemi Covid 19 mestinya menjadi momentum yang baik untuk berkolaborasi dan saling tolong menolong, bukan malah saling menjatuhkan.
“Sebenarnya bantuan sosial dari pemerintah sangat mulia karena tujuannya jelas untuk bantu warga. Tapi, diduga ada pihak tertentu yang ingin memanfaatkan dengan mengklaim sebagai bantuan yang berasal dari kelompok tertentu. Kemudian tidak adanya. Ini sesungguhnya yang sangat merugikan kredibiltas Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Vox Point Indonesia memberikan rekomendasi agar bantuan sosial harus dikelola berdasarkan lima pilar yang disingkat TARIF.
TARIF adalah singkatan dari Tranparan, Accountable, Resposibilty, Independency, Fairness.
Dispol ini mengangkat tema: Bansos Pandemi Covid -19, Bencana atau Berkah?.
Diskusi tersebut dihadiri tiga narasumber yakni Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati, Pengamat Sosial Politik Ray Rangkuti dan Tim Teknis Menteri Sosial RI Restu Hapsari.
Peserta adalah para pengurus dan anggota Vox Point Indonesia dari seluruh Indonesia dan masyarakat umum.