Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim pakar Epidemilogi Gugus Tugas Dewi Nur Aisyah menjelaskan terkait navigasi data terintegrasi penanganan virus corona (Covid-19) dari seluruh daerah di Indonesia melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC).
Hal itu disampaikannya saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Graha BMPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Dewi Nur Aisyah menjelaskan, BLC ini mempercepat data terintegrasi yang disampaikan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh Indonesia.
Baca: Ada Kemungkinan Daerah Zona Merah Virus Corona Dilonggarkan untuk Aktivitas Masyarakat, Asal . . .
"Gugus Tugas telah mengembangkan sistem navigasi terintegrasi untuk mempercepat alur data dan memberikan informasi ke masyarakat terkait daerah rawan. Kami sudah memberikan akun ke lebih dari 10 ribu puskesmas, 2.900 rumah sakit, 514 dinkes kabupaten/kota, dan 34 untuk dinkes provinsi," kata Dewi.
Dewi menambahkan, bahwa BLC ini merupakan seluruh data di RS dan laboratorium yang terintegrasi dan bisa diakses oleh gugus tugas pusat dan daerah.
Sehingga, memudahkan kementerian lembaga, gubernur, bupati, wali kota, hingga kecamatan mendapatkan informasi tekait data Covid-19.
"Fungsi utama BLC itu muara atau integrator kesehatan dan nonkesehatan sampai pergerakan penduduk. Kita integrasikan big data, ada machine learning, ada analisis sampai ke info ke publik," ucap Dewi.
Ia menjelaskan, lewat BLC bisa dilihat peta sebaran pasien positif Covid-19, PDP, ODP dan pemetaan sebaran kasus.
Baca: Prof Wiku Adisasmito Paparkan Perkembangan Covid-19 di Depan Jokowi
Lalu ada sedikit demo survaillence yakni data positif berdasarkan jenis kelamin, penyakit dan gejala, keterangan tempat meninggal, jenis pekerjaan, jenis spesimennya dan lain -lain.
"Termasuk pernah kontak tidak, tanggal rawatnya, pernah dirawat tidak, diisolasi tidak, insight kumulatif per 1 juta penduduk, dan angka kesehatan tertinggi," jelasnya.
Selain itu, BLC juga mengembangkan mobile apps untuk membantu masyarakat mengetahui daerah rawan, pemantauan harian, konsultasi dengan dokter dan psikolog.
"Pemda dan pusat bisa memantau pergerakan masyarakatnya. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang diam di rumah dan berapa banyak yang gerak dengan kendaraan dan sepeda, apakah mereka ODP atau OTG," katanya.