Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul menilai kritikan Adian Napitulu terhadap Kementerian BUMN dinilai memiliki kepentingan politik.
Kepentingan politik yang dimaksud adalah kepentingan yang belum diakomodir terkait beberapa calon komisaris yang diusulkan oleh Adian sendiri.
Baca: Terdakwa Penyiraman Air Keras Novel Baswedan Dijadwalkan Bacakan Nota Pembelaan Siang ini
"Saya menilai apa yang disampaikan oleh Adian karena memang ada kepentingan politik yang belum diakomodir. Mungkin nama-nama yang diusulkan untuk duduk di kursi komisaris belum juga didapat," ujar Adib, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (15/6/2020).
Selain itu, Adib menyinggung pernyataan Adian yang memperbandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut Adian hanya Rp3.500 triliun.
Menurutnya membandingkan utang BUMN dengan utang luar negeri negara lain tidaklah apple to apple atau tidak sebanding.
"Utang luar negeri sebuah negara lazimnya diperbandingkan dengan PDB negara tersebut," kata dia.
Adib juga meluruskan bahwa dana talangan yang diberikan pemerintah terhadap BUMN sebesar Rp152 triliun bukanlah penyertaan modal negara.
Dana tersebut, kata dia, adalah pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan.
Di mana payung hukum dana talangan dari pemerintah kepada BUMN berdasarkan UU No 2/2020 dan PP 23/2020.
"Dana talangan adalah upaya penyelamatan industri strategis, termasuk yang membawa bendera negara," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengaku bertemu dan berdiskusi banyak hal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (12/6/2020) siang.
Adian Napitupulu mengatakan kehadirannya ke Istana atas undangan Presiden Jokowi.
Adian tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekira pukul 13.40 WIB.