Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengungkapkan ada empat hal yang digali tim penyidik dari pemeriksaan istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida.
Pada Senin (22/6/2020) ini, Tin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di MA tahun 2011-2016.
Baca: Tin Zuraida Istri Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bungkam Setelah Jalani Pemeriksaan di KPK
Baca: Tin Zuraida, Istri Nurhadi Tiga Kali Tak Hadiri Pemeriksaan KPK
Ia dimintai keterangannya untuk tersangka Hiendra Soenjoto, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Nurhadi beserta menantunya, Rezky Herbiyono.
"Pertama mengenai hubungan kedekatan antara saksi dengan Kardi," sebut Ali dalam keterangannya.
Tin memang dikabarkan santer dekat seorang pegawai di MA bernama Kardi. Kardi pun pernah masuk radar penyidik KPK.
Kejagung RI Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Ini Keterangan yang Digali Penyidik - Tribunnews.com
Kejagung RI Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Ini Keterangan yang Digali Penyidik - Tribunnews.com
"Kedua mengenai aset-aset yang dimiliki oleh saksi bersama dengan tersangka NHD [Nurhadi]," ujar Ali.
KPK sebelumnya telah melakukan penyitaan barang berupa tas dan sepatu pada Selasa (16/6/2020). Diduga sepatu dan tas itu milik Tin.
"Ketiga mengenai pengkondisian yang disiapkan dan dilakukan saksi ketika tersangka NHD ditangkap," kata Ali.
Saat tim penyidik KPK menangkap Nurhadi dan Rezky di sebuah rumah kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2020), Tin diketahui berada di sana. Penyidik turut menggiring Tin ke kantor KPK untuk diperiksa sebagai saksi.
"Keempat mengenai penerimaan sejumlah uang dari tersangka NHD kepada saksi TZ [Tin Zuraida]," Ali memungkasi.
Dalam perkara ini, Hiendra Soenjoto diduga kuat telah menyuap dua tersangka lainnya yakni, eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.
Adapun, suap diberikan berupa sembilan lembar cek dengan total Rp46 miliar. Suap ditujukan untuk menangani sebuah perkara di MA.
Perkara yang ditangani pertama, berasal dari kasus perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau PT KBN, dan perkara perdata saham di PT MIT.