Baca tanpa iklan
Sebelumnya Mahfud juga menyoroti banyaknya perkara yang terkatung-katung di
kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK.
Mahfud meminta polisi, kejaksaan, dan KPK memberikan kepastian hukum.
"Tidak secara spesifik (bahas SP3), tapi itu bisa menjadi bagian di KPK, Kejagung, kepolisian, banyak kasus terkatung-katung.
Banyak perkara yang dari P-19 ke P-21 ke P-17, P-18 itu sering bolak-balik banyak kasus.
Untuk itu, kita minta ke Kejagung dan kepolisian bagaimana menyelesaikan itu agar tidak bolak-balik, segera ada kepastian hukum.
Kalau harus diproses ya diproses, kalau nggak ya jangan bolak-balik," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6).
Mahfud menyampaikan hal itu ketika menggelar pertemuan dengan Ketua KPK Firli
Bahuri, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan itu
digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/6). Pertemuan juga dihadiri
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, serta Menteri
Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan itu Mahfud secara khusus meminta KPK tidak menggantung kasus.
Eks Ketua MK ini tidak ingin ada hukum yang terombang-ambing. "Di KPK juga gitu.
Jangan terlalu banyak menggantung kasus dan diombang-ambingkan opini. Ada aturan-
aturan hukum di mana KPK harus mengambil tindakan yang bisa
dipertanggungjawabkan secara hukum, baik substansial maupun proseduralnya.
Sehingga hukum tidak boleh diombang-ambingkan opini masyarakat," kata Mahfud.
"Penyelesaian kasus hukum yang ada itu tadi disepakati agar pemerintah, penegak
hukum dalam hal ini KPK, Kejaksaan, Polri juga mendorong agar dalam proses
pengadilan itu bekerja cepat tidak menggantung-gantung masalah, terutama karena itu
menyangkut hak asasi orang," kata Mahfud usai pertemuan seperti dalam keterangan
tertulis dari Kemenko Polhukam.(tribun network/git/gle/dod)