Baca tanpa iklan
"Jika tidak ada aksi, maka Pak Jokowi justru yang disebut tidak ounya sense of crisis," jelas anggota Komisi II DPR RI ini.
Dia juga mengingatkan presiden Jokowi, kondisi rakyat kian berat di tengah pandemi Covid-19.
Di saat-saat demikian, kata dia, Pemerintahlah harapan masyakat.
Karena itu, Jokowi harus tegas dalam mendorong para menteri untuk bekerja dan mengeksekusi program yang dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat.
Jika tidak juga terlihat eksekusi langsung terhadap program-program untuk rakyat, maka dia menilai, Jokowi tak perlu lagi ragu untuk mencopot bawahannya.
"Karena itu Pak Presiden mesti berani ambil keputusan tegas. Pak Presiden amanahnya dari rakyat. Jangan takut buat keputusan. Presiden tidak boleh mengeluh apalagi curhat. Ambil keputusan. Rakyat taruhannya," ucapnya.
"Kita dukung Pak Jokowi buat keputusan tegas," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.(*)