News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kinerja Menteri Jokowi

Jokowi Marah atas Kinerja Para Menteri, Refly Harun Sebut Adanya Tekanan, PDIP: Sinyal Reshuffle

Penulis: Daryono
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat gestur mengangkat tangan setelah menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020), diunggah Minggu (28/6/2020).

Menurutnya, kata kunci dalam pidato itu adalah evaluasi kinerja para pembantu presiden soal krisis.

"Melihat gestur Presiden Jokowi dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet, terutama terhadap pembantu-pembantunya yang kurang tanggap sense of crisis," kata Andreas kepada wartawan, Senin (29/6/2020).

"Terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan dengan penanggulan covid-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," imbuhnya.

Baca: Pakar Komunikasi Soroti Ekspresi Jokowi saat Marah, Sebut Luar Biasa Serius: Lihat Tekanan Kata

3. PPP Serahkan ke Presiden

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, jikalau akan ada perombakan (reshuffle) kabinet.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memanggapi amarah dan ancaman Presiden Jokowi akan membubarkan lembaga dan melakukan reshuffle lantaran lamban menyikapi perkembangan pandemi Covid-19.

"Kalau bicara soal reshuffle, PPP tidak berubah pandangannya. Kapan mau reshuffle itu mau dilakukan dan siapa yang akan direshuffle itu biar jadi urusan Presiden," ujar Arsul Sani ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).

Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). (KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)

Juga soal struktur kabinet pasca reshuffle, kata dia, mau tetap dengan komposisi sekarang atau mau dikurangi karena ada yang dilebur atau bahkan dibubarkan maka itu juga semua kewenangan Presiden.

"Batasannya adalah UUD Tahun 1945 dan UU Kementerian Negara. Sepanjang tidak menabrak konstitusi dan UU tersebut, maka parpol gak bisa ikut campur kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle," jelasnya.

"Jadi buat PPP tidak masalah kalau Presiden bicara dengan parpol-parpol koalisi sebelum reshufle dilakukan," ucapnya.

Lebih jauh ia melihat, kemarahan Presiden Jokowi kepada sejumlah menteri kabinetnya merupakan lecutan agar bekerja lebih keras dan lebih peka dalam menyikapi perkembangan pandemi Covid-19.

4. Pengamat LIPI Ragukan Keberanian Jokowi Lakukan Reshuffle

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego tidak yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merealisasikan ancaman perombakan (reshuffle) kabinet.

Meskipun raut muka Jokowi terlihat amarah terhadap para menteri yang berkinerja buruk dalam menghadapi persoalan Covid-19.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini