“Masih jauh karena kerugian itukan lebih dari 30 triliun, lah ini kan baru 16 triliun kerugian, itu saya menduga ini kan yang saving plan itu jatuh temponya 2022 terakhir dan yang gede-gede itu jatuh tempo di tahun2021 dan 2022," tukas Boyamin.
Sebelumnya, sebanyak 13 MI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung.
Selain 13 MI, Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK periode 2017-sekarang Faisal Hilmi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya jilid II.
Pada saat kejadian, Faisal Hilmi menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014-2017.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengemukakan bahwa 13 perusahaan tersebut telah berkontribusi merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp12,157 triliun dari total keseluruhan kerugian Rp16,81 triliun pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
"Jadi ada peran aktif para terdakwa di 13 korporasi itu. Ada dugaan uang hasil korupsi Jiwasraya itu dialirkan ke 13 korporasi," tutur Hari.
Hari memastikan penyidik akan terus kembangkan perkara tersebut dan tidak menutup kemungkinan pihak pengelola 13 perusahaan manager investasi itu juga akan dijerat UU tindak pidana korupsi jika terbukti membantu para terdakwa menyamarkan uang hasil kejahatannya.
"Sekarang kita tetapkan tersangka korporasinya dulu, nanti akan dikembangkan sejauh mana pihak pengelola 13 perusahaan itu membantu terdakwa, nanti akan ketahuan. Kita tunggu saja," katanya.