Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikannya menanggapi amarah dan ancaman Presiden Jokowi akan membubarkan lembaga dan melakukan reshuffle menteri lantaran lamban menyikapi perkembangan pandemi Covid-19.
Menurut Dasco, Jokowi menunjukkan sikap tegas agar seluruh kementerian memaksimalkan pendistribusian dana penanggulangan Covid-19.
"Kami lihat bahwa lebih pada Pak Jokowi bersikap lebih tegas lalu kemudian Pak Jokowi ingin supaya seluruh kementerian itu memaksimalkan pengeluaran atau pendistribusian dana covid yang memang dianggarkan untuk masing-masing kementerian," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Sebagai partai yang bermitra dengan pemerintah, Dasco mengatakan Gerindra selalu bekerja maksimal dan mendukung pemerintahan Jokowi.
Di Kabinet Indonesia Maju, Gerindra menempatkan dua kadernya sebagai Menteri Pertahanan yang dijabat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dijabat Edhy Prabowo.
"Gerindra sendiri sebagai partai yang masuk dalam koalisi pemerintah, sesuai arahan Pak Prabowo kami bekerja maksimal dan mendukung pemerintah, dan kerja-kerja taktis yang dilakukan di Kementerian Pertahanan maupun KKP," ucap Dasco.
"Karena itu, sesuai hak prerogatif presiden, biarlak pak presiden menilai apakah kementerian yang diberikan kepada Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pak presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.