Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Dhany Sukma menegaskan belum mendapatkan adanya unsur penyuapan dalam kasus penerbitan KTP elektronik untuk buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.
"Tidak ada informasi terkait hal itu (penyuapan)," ucap Dhany Sukma saat dihubungi, Rabu (15/7/2020).
Diketahui Asep Subahan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Lurah Grogol Selatan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan pembuatan e-KTP Djoko Tjandra.
Baca: DPR Minta Kapolri Cek Kebenaran Surat Jalan Djoko Tjandra Diduga Diterbitkan Oknum Bareskrim Polri
Baca: Jaksa Agung Tidak Tahu Status Kewarganegaraan Djoko Tjandra
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan hasil dari investigasi Inspektorat Pemprov DKI Jakarta bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan e-KTP tersebut.
Asep disebut telah berperan aktif yang melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan e-KTP.
"Itu sudah berdasarkan temuan Inspektorat," kata Dhany membenarkan pernyataan Anies.
5 Kesalahan Fatal Lurah Grogol Selatan
Lurah Grogol Selatan Asep Subahan terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam memberi pelayanan penerbitan KTP elektronik (e-KTP) kepada Djoko Tjandra.
Djoko Tjandra adalah terpidana korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali yang buron sejak 2008.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya telah resmi menonaktifkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan akibat penyalahgunaan kewenangan itu.
Baca: Kasus Covid-19 DKI Melonjak, Ini Peringatan dari Gubernur Anies
Hal itu dilakukan berdasarkan investigasi Inspektorat DKI Jakarta yang dilaporkan, Sabtu (11/7/2020).
"Laporan investigasi inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan KTP-el tersebut," kata Anies Baswedan berdasarkan keterangan yang diterima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta, Minggu (12/7/2020).
Baca: Buntut E-KTP Djoko Tjandra, Lurah Grogol Selatan Dinonaktfikan Pemprov DKI Jakarta
"Ini fatal, tidak seharusnya terjadi," lanjut Anies Baswedan.
Asep Subahan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh.
Anies Baswedan menyatakan, Lurah Asep Subahan berperan aktif melampaui tugas dan fungsinya dalam menerbitkan KTP-el Djoko Tjandra.
Pertama, Lurah Asep Subahan bertemu pengacara Anita Kolopaking pada Mei 2020 di Rumah Dinas Lurah untuk melakukan permintaan pengecekan status kependudukan Joko Sugiarto Tjandra.
Kedua, Lurah Asep Subahan meminta seorang operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, memeriksa data kependudukan Joko Sugiarto Tjandra.
Permintaan itu dilakukan setelah Lurah Asep Subahan bertemu pengacara Anita Kolopaking.
Ketiga, pada 8 Juni 2020, Lurah Asep menerima dan mengantarkan sendiri rombongan pemohon ke tempat perekaman biometric.
Saat itu Lurah Asep menemui petugas operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan.
Keempat, Lurah Asep meminta operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan memberikan pelayanan penerbitan KTP-el atas nama Joko Sugiarto Tjandra.
Ketika itu Lurah Asep hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) milik Joko Sugiarto Tjandra yang tersimpan dalam ponselnya.
"Kelima, lurah turut mendampingi dan menunggui duduk di samping operator selama proses pelayanan penerbitan KTP-el Joko Sugiarto Tjandra," ujar Anies Baswedan.
Bahkan, kata Anies, lurah sebagai pihak pertama yang menerima KTP-el yang sudah dicetak operator dan sebagai pihak yang menyerahkan langsung KTP-el tersebut kepada Joko Sugiarto Tjandra.
Baca: Djoko Tjandra Lolos Buat e-KTP, Fadli: Ironis, Masih Banyak Warga Belum Punya e-KTP
Perbuatan Lurah Asep mengakibatkan operator Satpel Dukcapil dalam menjalankan pelayanan penerbitan KTP-el atas nama Joko Sugiarto Tjandra tidak sesuai dan mengabaikan SOP yang berlaku.
"Pelajaran bagi semua, agar semua aman, maka selalu taati prosedur. Itu perlindungan terbaik," kata Anies Baswedan.
"Berikan pelayanan terbaik, tercepat, tapi jangan lakukan pelanggaran prosedur dan jangan kurangi persyaratan, apalagi dalam urusan administrasi kependudukan," lanjutnya.
Hal Biasa?
Untuk diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan penerbitan KTP-el bagi warga DKI Jakarta lebih cepat karena ketersediaan blanko KTP-el yang dilengkapi dengan sistem yang baik dan jaringan yang kuat.
Namun perlu diketahui pula, sistem Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, tidak tersambung atau terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Administrasi Hukum Umum dan Imigrasi.
Sesuai kewenangan integrasi sistem instansi vertikal, berada di Kementerian Hukum dan HAM dengan Kemendagri.
Sehingga pemerintah daerah belum mampu melaksanakan pengawasan terhadap mobilitas penduduk antarnegara dan tidak mendapatkan pemberitahuan terkait status kenegaraan seseorang, dalam hal ini adalah status kenegaraan atas nama Joko Sugiarto Tjandra.
Sebelumnya, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan menyebut proses perekaman hingga pencetakan kartu e-KTP milik Djoko Sugiarto Tjandra selama 30 menit merupakan hal biasa.
Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan menilai, cepatnya proses perekaman hingga pencetakan kartu e-KTP tersebut bukan hal aneh.
"Bicara 30 menit, itu hal yang tidak aneh-aneh amat karena setelah proses perekaman, pengambilan foto, iris mata dan sebagainya, kemudian data dikirimkan ke DDN (Data Direct Network) secara online," kata Kasudin Dukcapil Jakarta Selatan Abdul Haris, 6 Juli 2020.
Saat proses pembuatan e-KTP, Djoko Tjandra ditemani Lurah Grogol Selatan Asep Subahan.
Abdul Haris mengatakan, sebetulnya suatu hal yang wajar bila Djoko Tjandra bertemu Lurah Grogol Selatan saat membuat e-KTP.
Sebab lurah bertugas sebagai pelayan publik sehingga sudah semestinya membantu masyarakat dalam membuat KTP.
"Saat datang ke ruang lurah, dan ditanya-tanya terus dikasih tahu silakan ke petugas Dukcapil. Diantar ke ruang Dukcapil, ketemu PJLP setelah itu lurah tinggal lagi," kata Abdul Haris.