Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada jajaran menterinya untuk mengelola anggaran yang telah dialokasikan secara baik.
Hal itu disampaikan Presiden usai menerima laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Senin (20/7/2020).
"Langkah perbaikan (pengelolaan anggaran) betul-betul harus konkrit , harus nyata, sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya untuk rakyat," kata Jokowi.
Baca: Apakah Gibran Sebagai Anak Presiden Jokowi Jadi Faktor Kuat Rekomendasi Cawalkot Solo? Ini Kata PDIP
Presiden mengatakan dalam mengelola anggaran, komitmen pemerintah pusat sama dengan BPK, yakni penggunaan uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggungjawab dan transparan.
"Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, dikelola dengan transparan, dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Dalam mengelola anggaran, Kepala Negara menegaskan, selain harus sesuai prosedur juga harus tepat sasaran, ringkas, dan juga cepat.
Baca: Jokowi Akan Pelototi Reformasi Pengeloaan Anggaran di Kementerian/Lembaga
Kecepatan menurutnya menjadi penting dalam kondisi krisis kesehatan dan ekonomi sekarang ini yang diakibatkan Pandemi Covid-19.
"Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut, tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat, padahal rakyat menunggu, padahal rakyat membutuhkan pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan, sekali lagi diperlukan langkah yang cepat, langkah yang tepat, langkah yang efisien, dan tentu saja tanpa dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali," katanya.
Misalnya kata presiden dalam mengelola anggaran yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.
Dibutuhkan langkah atau tindakan extraordinary sehingga dana yang digelontorkan tepat sasaran dan cepat.
"Saya mengharapkan dukungan, bantuan dari BPK agar, pengalaman krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari," katanya.
BPK Beri Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, Senin, (20/7/2020).