News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Menteri Nadiem Minta Maaf Atas Polemik POP Kemendikbud, Berjanji akan Melakukan Evaluasi

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Nadiem Makarim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyambangi kantor Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah pada Rabu (29/7/2020) siang. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Mendikbud Nadiem Makarim silaturrahim ke PP. Muhammadiyah didampingi staf khusus," kata Mu'ti.

Mu'ti menuturkan, kedatangan mantan CEO Gojek tersebut bertujuan untuk menyampaikan permintaan maaf serta berjanji akan mengevaluasi Program Organisasi Penggerak (POP).

"Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam membicarakan berbagai kebijakan Kemendikbud, khususnya program POP," jelas Mu'ti.

Muhammadiyah ujar Mu'ti, mengapresiasi permohonan maaf tersebut, tetapi belum dapat menentukan sikap ke depan terkait program POP.

Baca: KPK Akan Undang Nadiem Makarim Terkait Polemik POP

"Muhammadiyah akan membahas secara khusus dengan Majelis Dikdasmen dan Majelis Dikti Lintang dalam waktu dekat," jelasnya.

Sementara itu Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU, Z. Arifin Junaidi menanggapi permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyoal kisruh Program Organisasi Penggerak (POP).

Saat dihubungi Tribun, Arifin menyatakan organisasinya enggan bergabung kembali dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

"Tidak (mau bergabung kembali)," ujarnya, Rabu (29/7/2020).

Ada sejumlah alasan mengapa pihaknya menolak bergabung. Pertama, Nadiem tidak mau mencoret Tanoto dan Sampurna dari daftar penerima POP.

Kedua, kalau pemikiran di atas diikuti kenapa Muslimat NU, Aisyiyah, Pergunu dan FGM tidak dimasukkan ke dalam daftar, padahal organisasi itu juga menjalankan program penggerak dengan dana sendiri.

Bisa dipastikan organisasi-organisasi tersebut tidak mau dimasukkan daftar karena tidak dapat dana dari POP.

Selanjutnya menurut Arifin, Nadiem menyatakan akan mengevaluasi penerima dana POP tapi organisasi yang sudah lolos tetap saja percaya diri melaksanakan tahapan-tahapan program.

"Evaluasi membutuhkan waktu, ini berakibat waktu pelaksanaan POP semakin sedikit," tambah dia.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini