Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kualitas petahana di sejumlah Kabupaten di Papua sepertinya mengecewakan warga setempat. Kabarnya warga akan memboikot Pilkada jika Petahana masih ikut bertarung.
Tokoh Nasional asal Papua Natalius Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/8/2020) mengatakan salah satu contoh yang menyampaikan aspirasinya soal petahana adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.
Dari aspirasi mayoritas masyarakat Pegunungan Bintang, petahana yang maju kembali di Pilkada mendatang sudah tidak lagi didukung masyarakat.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, petahana dianggap sering meninggalkan daerah dan selama memimpin tidak memberi perubahan apa pun.
Bahkan, jika partai tetap memaksakan petahana dimajukan, maka masyarakat mengancam akan memboikot Pilkada di Pegunungan Bintang.
Natalius Pigai lantas mengingatkan Partai NasDem yang menjadi partai pemenang pemilu di Provinsi Papua diminta untuk cermat dan tepat menentukan calon kepala daerah (cakada) yang akan maju di beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Baca: Polri: Djoko Tjandra Berstatus Warga Negara Papua Nugini
Baca: Soal Ipar Jokowi, NasDem: Beliau Daftar, Tapi Kami Belum Putuskan Calon Bupati Gunungkidul
"Artinya partai harus peka dengan aspirasi masyarakat yang memiliki kedaulatan. Masyarakat Pegunungan Bintang sudah frustrasi dan jika petahana maju kembali maka mereka akan terus menderita sehingga jika tetap dipaksakan maka langkah yang diambil adalah boikot. Ini ekspresi kekecewaan yang sangat tinggi dan berharap NasDem peka," ujar Pigai.
Kecerobohan Partai Nasdem dalam menentukan calon akan berdampak bukan hanya pada kualitas penyelenggaraan Pemilu di Papua tetapi juga citra partai Nasdem di masyarakat Papua.
"Berkembang di kalangan masyarakat Papua saat ini bahwa beberapa calon yang diusung partai NasDem justru tidak dikehendaki masyarakat tetapi seolah dipaksakan hanya karena memiliki kekuatan finansial semata untuk bisa membeli tiket partai," kata
Dijelaskan Mantan Komisioner Komnas HAM tersebut, dia mendapat banyak laporan dari bawah, bahwa tokoh-tokoh partai NasDem di daerah tidak melakukan rekrutmen calon dengan baik.
Menurutnya, suka tidak suka calon-calon yang diajukan ke DPP NasDem adalah orang-orang yang sudah dikendalikan oleh segelintir oknum politikus NasDem di daerah.
"Saya 100 persen percaya bahwa di tingkat nasional, NasDem memiliki cara kerja yang bagus dalam menentukan calon tetapi tidak di Papua. Banyak calon yang bagus mendaftar tetapi tidak diakomodir hanya karena faktor uang. DPP Nasdem harus memonitor betul kerja tim di Papua ini sehingga politik tanpa mahar Nasdem benar-benar dijalankan," ucap Pigai.