Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, menyatakan jumlah pria masih lebih banyak daripada wanita di Indonesia.
Hal tersebuta disiarkan melalui rilis data penduduk terbaru semester pertama tahun 2020, Rabu (12/8/2020)
Ditjen Dukcapil sendiri menerbitkan data kependudukan nasional per semester atau menerbitkan sebanyak dua kali data kependudukan nasional setiap tahunnya.
Baca: Dukcapil Target Pengadaan 200 ADM di 2020
"Untuk Semester I diterbitkan setiap 30 Juni, dan Semester II terbit setiap tanggal 31 Desember," kata Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah dalam keterangannya, Rabu (12/8/2020).
Hal ini berdasarkan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).
Berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah total penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni sebesar 268.583.016 jiwa.
Baca: Dinas Dukcapil DKI Jakarta Tak Temui Unsur Penyuapan Dalam Kasus Pembuatan KTP Djoko Tjandra
Dari jumlah itu terdiri 135.821.768 penduduk laki-laki atau naik sebesar 0,71 persen dibanding tahun lalu (134.858.411 jiwa),
Sedangkan, sebanyak 132.761.248 penduduk perempuan atau naik 0,82% dibanding tahun lalu (131.676.425 jiwa).
Sehingga terdapat total kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,77 persen tahun ini.
Zudan mengatakan dari Semester I Tahun 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
Baca: Dukcapil Buka Layanan Online Melalui Whatsapp dan Website
“Namun berdasarkan jenis kelamin, persentase kenaikan per tahun penduduk perempuan lebih besar daripada kenaikan jumlah laki-laki. Kenaikan jumlah penduduk rata-rata per tahun sebesar 0,88 persen,” kata Zudan
Adapun provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan 663.696 jiwa.
Sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat, yakni 46.092.205 jiwa.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam keterangannya mengatakan undang-undang Adminduk dapat digunakan sebagai basis data.
"Ini dapat digunakan bagi perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” katanya.