Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selaku presiden Dewan Keamanan (DK) PBB, memimpin langsung Debat Terbuka Virtual Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Pandemi dan Tantangan Bina Damai, Rabu (12/8/2020).
Dalam pertemuan daring tersebut, Retno membahas kerentanan negara-negara terdampak konflik saat pandemi Covid-19.
Pertemuan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB dan sejumlah briefers, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres; Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon; dan Direktur Center on International Cooperation New York University, Sarah Cliffe.
Dalam pernyataan nasionalnya, Menlu Retno menggarisbawahi tiga poin utama dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.
Baca: Indonesia Dorong Stabilitas Guinea –Bissau saat Pimpin Sidang di Markas PBB
Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif.
"Diperlukan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai serta menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk upaya bina damai di masa pandemi," ujar Retno.
Kedua, ia menegaskan, upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB.
PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik di tengah pandemi.
"Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan akan memampukan tersalurkannya bantuan dan perawatan COVID-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil dalam konflik," jelas mantan Dubes RI untuk Belanda ini.
Ketiga, pentingnya mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya yang terbatas. Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit.
“Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Menlu.
Debat terbuka ini merupakan terobosan baru Indonesia untuk memulai pembahas isu bina damai di masa pandemi.
Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara anggota DK PBB, di antaranya Menlu Vietnam, Estonia, Afrika Selatan, serta Minister of State Jerman.