Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arah rancangan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.
Menurut Jokowi, rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mengatasi empat hal.
Di antaranya yaitu, pertama, mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Baca: Jokowi: Food Estate untuk Memperkuat Cadangan Pangan Nasional
Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.
"Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, serta keempat pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi," lanjut Jokowi saat menyampaikan pidato Pengantar Nota Keuangan Atas RAPBN Tahun Anggaran 2021, yang dilansir dari tayangan langsung Kompas TV, Jumat (14/8/2020).
Menurut Jokowi, masih akan ada banyak ketidakpastian global maupun domestik.
Oleh karenanya, RAPBN harus disusun untuk dapat mengantisipasi sejumlah hal.
Mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia hingga kondisi dan stabilitas sektor keuangan.
"Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, perkembangan sosial ekonomi dan geopolitik, efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan," jelasnya.
Baca: Politikus PKS Respons Pidato Kenegaraan Jokowi: Jangankan Melompat, Jalan Saja Susah
Jokowi pun menyampaikan, pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan di berbagai sektor.
"Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan, reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan," kata Jokowi.
"Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi'," sambungnya.
Menurut Presiden, pandemi virus corona (Covid-19) saat ini telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia.
Mulai dari masalah kesehatan hingga berdampak pada sektor keuangan.
"Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan ke sektor keuangan," tutur Jokowi.
Presiden menyebutkan, penanganan luar biasa telah dilakukan oleh banyak negara, terutama melalui stimulus fiskal.
Jokowi mencontohkan, Jerman mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8 persen dari PDB- nya.
Baca: ICW Tercengang dan Kaget Dengar Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
Namun, pertumbuhannya terkontraksi minus 11,7 persen di kuartal kedua 2020.
Sementara, Amerika Serikat mengalokasikan 13,6 persen dari PDB, namun pertumbuhan ekonominya juga minus 9,5 persen.
"China mengalokasikan stimulus 6,2 persen dari PDB-nya dan telah kembali tumbuh positif 3,2 persen di kuartal kedua, namun tumbuh minus 6,8 persen di kuartal sebelumnya," lanjut Jokowi.
Menurut Jokowi, Indonesia pun telah melakukan langkah luar biasa dalam menghadapi dampak Covid-19 ini.
Baca: Jokowi : Pandemi Covid-19 Mengubah Cara Kerja dan Seluruh Sektor Kehidupan
Jokowi menyebutkan, Indonesia melakukan relaksasi defisit yang diperlebar hingga di atas 3 persen.
"Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 antara lain memberi relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3 persen selama 3 tahun."
"Tahun 2020, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07 persen dari PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34 persen dari PDB," terangnya.
Jokowi mengatakan, pelebaran defisit ini dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan.
"Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan," kata Jokowi.
(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)